Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal.
Imbauan ini disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurut Tito, sertifikasi halal bukan hanya urusan keagamaan, melainkan strategi penting untuk menghadapi persaingan ekonomi global.
“Ini masalah sertifikat halal, jaminan produk halal, bukan berarti kita berorientasi pada agama tertentu atau melakukan ‘Islamisasi.’ Bukan. Ini sudah menjadi pertarungan dagang dan ekonomi global,” tegas Tito.
Ia menjelaskan, meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
“Negara Brasil itu eksportir makanan halal nomor satu. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah negara-negara produsen halal yang besar,” paparnya.
Tren konsumsi produk halal terus meningkat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Indonesia, sebagai pasar potensial, seharusnya bisa memanfaatkan kondisi ini. Namun, ironisnya, produsen terbesar masih didominasi oleh negara lain.
“Ini sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itu, kita mendorong dalam negeri agar kita mengonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” kata Tito.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memperkuat produksi halal dalam negeri. Salah satu caranya adalah melalui percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).
“Ini perlu melibatkan seluruh Pemda untuk mendorong agar kita menikmati produksi halal dalam negeri sendiri, konsumennya masyarakat kita. Jangan sampai diserbu dari luar,” tutup Tito.( wa/inp)