Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.333 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah. Dana ini disalurkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan oleh warga.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).
Sri Mulyani merinci, dana tersebut disalurkan melalui program-program strategis, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.
Lebih lanjut, ia juga memberikan isyarat bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) untuk masyarakat pada tahun 2026 akan lebih besar lagi. “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Jumlah ini terdiri dari BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp400,6 triliun.
Menurut Menkeu, belanja negara ini tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year-on-year), menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika ekonomi global dan regional. Anggaran ini difokuskan untuk mencapai target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi daerah melalui program seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM.
Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa belanja negara akan berada di kisaran 14,19–14,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rinciannya, BPP ditetapkan sebesar 11,41–11,94 persen PDB, sementara TKD sebesar 2,78–2,89 persen PDB ( wa/a