Surabaya (KN) – Masuknya kalangan politisi yang duduk di legislatif ke klub sepakbola profesional seperti Persebaya Divisi Utama (DU), termasuk yang berperan dalam rusaknya manajemen klub itu. Pasalnya, anggota legislatif Surabaya hanya titip nama saja, tapi tak pernah mengurusi secara total menjemen yang ada.
Seperti yang diungkapkan pengurus Persebaya DU saat ikut dalam hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (4/7), kemarin terkait gaji pemain yang belum dibayar. Saat itu, Ketua Komisi A Armudji justru mengaku tak tahu menahu dengan apa yang terjadi di internal Persebaya DU. Padahal, Armudji juga termasuk anggota dewan yang duduk di pengurus Persebaya DU.
Begitu juga dengan Ketua Komisi B Mochammad Machmud, walau duduk sebagai bendahara Persebaya DU, namun dirinya sama sekali tidak aktif. Anggota lainnya yang juga duduk sebagai pengurus Persebaya DU adalah Adies Kadir dari Komisi A, Masduki Toha dari Komisi D dan Blegur Prijanggono dari Komisi B. Masuknya mereka ini, tidak lepas dari masuknya Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana sebagai ketua umum sekaligus manajer Persebaya.
Sementara Erick Reginal Tahalele tak menampik jika masuknya kalangan politik (legislatif) itu semakin memerkeruh manajemen Persebaya DU. “Ini ada indikasi KKN khususnya menyangkut fasilitas untuk Persebaya DU. Kasus Persebaya ini akan membawa dampak bagi dewan karena dari ketua hingga pengurus berasal dari dewan,” ujar Erick. (Jack)
Foto : Gedung DPRD Surabaya