Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menghadiri peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Sinta Gelis di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7/2022) malam.
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memenuhi target pemerintah pusat dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres tersebut, ditargetkan bahwa seluruh wilayah Indonesia bisa nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang.
Sebagai dukungan untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7/2022) malam.
“Atas arahan Ibu Gubernur Khofifah, kita terus diminta untuk berinovasi dalam membangun basis data yang kuat. Bukan sekedar basis data, Sinta Gelis ini adalah keterpaduan lintas sektor,” ungkap Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim.
Lebih lanjut, aplikasi Sinta Gelis dipercaya sebagai jawaban atas kendala yang selama ini dirasakan dalam sinkronisasi data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Untuk diketahui, aplikasi ini memuat data by name by address berdasarkan data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
“Kita berharap bahwa setiap dinas nantinya bisa terinventarisir programnya. Jangan sampai berbeda jalan, sehingga akibatnya tidak terkonsentrasikan kepada sasaran yang akan dituju,” jelas Wagub Emil Elestianto Dardak.
“Jika nantinya ditemukan ada titik temu antar Dinas, jangan-jangan bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Trenggalek itu juga menjabarkan temuannya perihal angka kemiskinan tinggi namun pengangguran terpantau rendah.
“Itu menandakan bahwa sekian banyak kemiskinan bukan karena tidak bekerja, tetapi bekerja di tempat yang tidak menghasilkan. Hal semacam ini, patut menjadi PR Bersama karena bukan sekedar menyalurkan bansos,” tutur Wagub Emil.
Sebagai pelengkap dari Sinta Gelis, turut diluncurkan program Desa Binaan: Dharma Bhakti Nagari, yang rencananya akan dimulai di 7 kabupaten di Jawa Timur. Dharma Bhakti Nagari adalah intervensi ekstra yang berbentuk sistem yang didesain khusus untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan yang holistic, integratif dan lebih fokus pada sasaran desa tertentu yang sudah ditetapkan.
Tahun ini Dharma Bhakti Nagari menyasar 14 desa di 7 Kabupaten sebagai pilot project, yaitu Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Pamekasan dan Kab. Probolinggo.
“Desa Binaan ini merupakan pemanfaatan Sinta Gelis. Sejalan dengan pemerintah pusat, kita harus bisa bergerak di tengah pembenahan yang lebih terstruktur, harus ada gerakan yang lebih terarah,” pungkas Wagub Emil.
Senada dengan Wagub Emil, Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi menyatakan bahwa kuncinya adalah konvergensi. Pemerintah pusat telah menyediakan dana yang cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan. Maka, yang menjadi PR adalah memperbaiki data sasaran.
“Jadi melalui sinta gelis ini diharapkan bisa mengurangi exclusion error dengan sementara menggunakan data keluarga dari BKKBN,” ucapnya.
Semua langkah ini memiliki harapan bahwa seluruh wilayah didukung kementerian lembaga akan keroyokan untuk mengejar target penghilangan kemiskinan ekstrim. Di tahun 2022, pemerintah pusat mencanangkan 212 Kab/Kota sebagai Pilot Project, 25 diantaranya berada di Jawa Timur.
“Ini adalah upaya bersama mulai dari level Pusat, Provinsi, Kab/Kota hingga level kecamatan dan desa. Intinya kita harus terus bersinergi untuk terus mengejar target sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022,” tutupnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, para Wakil Bupati / Wakil Walikota se-Jatim, Kepala OPD Pemprov Jatim serta berbagai perwakilan stakeholder pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. (KN04)