Surabaya (KN) – Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Kamis (22/12), menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI. Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria itu meminta kepada pemerintah segera membenahi program Kartu Tanda Penduduk elektronika atau E-KTP tahun 2011. Caranya, pemerintah segera memberikan tambahan alat E-KTP kepada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak.
Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, yang diterima Wagub Jatim di Ruang Rapat Kertanegara Pemprov Jatim Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (22/12) mengatakan, pencapaian penyelesaian E-KTP di sejumlah daerah di Indonesia pada tahun ini sulit tercapai. Sebab, ada banyak kendala yang ditemui dilapangan, diantaranya jumlah alat yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani dan pengiriman alat ke daerah yang lama atau terlambat.
“Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi Komisi II, dalam hal ini persoalan E-KTP di 197 daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya di Jatim. Rata-rata problem yang dialami di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Malang ada dua alat e-KTP itu ternyata kurang maksimal dengan melayani jumlah penduduk yang jumlahnya banyak,” ujarnya.
Karena itulah, kata Ganjar, target penyelesaian program E-KTP pada tahun ini dimungkinkan sulit terlaksana. “Kemarin, sewaktu dari hasil kunjungan ke Malang itu penyelesaian pelaksanaan e-KTP baru tercapai 13,8%. Tidak di situ saja, kejadian yang sama juga terjadi di Solo, Salatiga maupun di wilayah luar jawa,” katanya.
Dia menuturkan, untuk mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan pada probhgram E-KTP ini, pemerintah bisa mengantispasinya dengan memberikan tambahan alat kepada daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dan pengiriman alat tepat waktu. “Yang paling logika, kata mereka (petugas E-KTP) dirinya bisa mengejar ketertinggalan, tentunya dengan ada tambahan waktu selama tiga bulan dengan asumsi penambahan alat guna menyelesaikan E-KTP,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika kemudian pemerintah pusat menargetkan selesai tahun ini, sementara dari temuan kita dilapangan seperti ini maka sebaiknya pemerintah harus segera mengantisipasi kelemahan yang terjadi dilapangan. “Sudahlah pemerintah jangan terlalu banyak ngomong dulu. Sebaiknya, dicek dulu bahwa alat-alat itu tidak cukup untuk memfasilitasi dari jumlah penduduk yang jumlahnya banyak,” tambahnya.
Menurutnya, berdasarkan hitung-hitungan per Kecamatan, dilapangan ternyata tidak sepenuhnya sama atau berbeda dengan Kecamatan lainnya. Adapun yang memiliki penduduk jumlah luar biasa banyak. Adapula yang tidak banyak, “Ini yang menjadi temuan kita sehingga pada awal sidang nanti kita bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa fakta dilapangan ini jangan diulangi lagi. Sebaiknya harus ada antisipasi agar pada 2012 nanti program E-KTP di semua kabupaten/Kota di Indonesia semuanya selesai. Kira-kira benang merahnya kesana.” Paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependuduk (Disnakertransduk) Provinsi Jatim Dr Hary Soegiri MBA M.Si mengatakan, dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan ternyata masih banyak daerah yang belum menyelesaikan E-KTP hingga akhir tahun ini, Pemerintah Pusat telah mengirimkan pemberitahuan perpanjangan waktu pelayanan E-KTP secara massal untuk 179 Kabupaten/Kota di Indonesia.
Dia menjelaskan, surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI itu dikirimkan pada 20 Desember kemarin ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di 197 daerah, intinya bahwa pelayanan E-KTP secara massal diperpanjang waktunya paling lambat sampai dengan 30 April 2012. (rif)
Foto : Ganjar Pranowo