Surabaya (KN) – Rencana penerapan pembayaran SPP dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT) untuk SMA/SMK di Jatim, diharapkan dilakukan sosialisasi dan dibicarakan terlebih dahulu kepada wali murid atau masyarakat sebelum diterapkan. Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim di DPRD Jatim, Kamis (10/82017).Menurutnya, pembayaran SPP jangan terlalu membani wali murid. Pola seperti itu seharusnya ditawarkan juga kepada wali murid. Jangan sampai ada keputusan sepihak. “Kalau memang ada yang mampu bayar penuh, ya silahkan. Namun juga perlu dipikirkan, apakah kebijakan tersebut sudah dibicarakan dengan wali murid,” ujarnya.
Jangan sampai nantinya, lanjutnya, muncul anggapan bahwa setelah dikelola oleh Pemprov Jatim muncul persepsi bermacam-macam. Terlebih untuk Kota Surabaya. Dimana banyak media yang menyoroti kota pahlawan ini. “Surabaya ini rentan, banyak media. Jadi perlu dibicarakan, supaya kondusif. Perlu juga sosialisasi penyelenggaraan pendidikan dan partisipasi masyarakat,” paparnya.
Anggota dewan dari Fraksi PAN Jatim ini mengingatkan, besaran SPP ini telah diatur sebelumnya oleh Gubernur Jatim soekarwo. Disamping ada ketentuan yang memilah siswa boleh membayar 25 persen, 50 persen hingga gratis. Hal itu pun sudah dibicarakan dengan masyarakat dan komite sekolah. Maka dari itu, penting kiranya semua perubahan yang terjadi dengan wali murid.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jatim berencana menerapkan SPP tunggal. Dengan cara tersebut, nilai SPP setiap sekolah bisa berbeda seusai kemampuan siswa. Oleh karenanya, sinergritas dengan Dewan Pendidikan Jatim pun dilakukan. Hal ini guna mencari rumusan yang tepat terkait mekanisme pembayaran SPP tersebut.
Seperti diketahui, SPP ini nantinya seperti sistem perkuliahan di universitas. Dimana harus menyertakan slip gaji, rekening listrik dan beberapa elemen lagi. Kemudian untuk besaran antar sekolah juga tidak akan sama. Begitu juga dengan setiap siswa yang tak sama besarannya. Sesuai dengan latar belakang siswa yang bersangkutan. (wan)