Surabaya (KN) – Komisi C DPRD Surabaya yang sebelumnya mempersoalkan pengadaan bangku sekolah yang dinilai lebih mengutamakan investor luar Surabaya. Kini Komisi C mempersoalkan proyek di Bagian Perlengkapan Surabaya, terkait adanya anggaran ganda dalam pengadaan alat marching band (drum band).Marching band ini dialokasikan untuk sekolah-sekolah di Surabaya. Anggota Komisi C, Herlina Harsono Njoto menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki komisinya, secara jelas terdapat dua penganggaran untuk pembelian alat marching band. Yaitu, sebesar Rp 1 miliar lebih berada di Dinas Pendidikan (Dindik) serta sekitar Rp 700 juta yang ditemukan dalam paket belanja yang ada di bagian perlengakapan Pemkot Surabaya.
“Ini sangat membingungkan. Kenapa untuk belanja barang yang sama, pengadaannya harus berada di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda,” tanya Herlina, dengan nada kesal.
Herlina mengingatkan, sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bagian pengadaan, seharusnya untuk seluruh belanja barang harus melalui satu pintu. “Jika caranya seperti ini, saya khawatir mekanisme pengadaan barang yang ada di pemerintah kota justru akan membuka lahan baru bagi terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.
Senada dengan Herlina Harsono Njoto, Ketua Komisi C, Shaciroel Alim Anwar mengaku sudah lama mencium kabar kurang sedap soal pengadaan alat drum band tersebut. Bahkan berdasarkan kabar yang ia terima, sempat ada dugaan pemalsuan merk dalam proses pengadaannya.
“Mumpung sekarang kita ketemu, saya harap, baik bu Noer Oemarijati (Kabag Perlengkapan) maupau Pak Tri Broto (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), red) berbicara apa adanya,” pinta Alim, sapaan akrab Shaciroel Alim Anwar, dengan nada berang.
Setelah mendapat cecaran pertanyaan dari anggota dewan, Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya, Noer Oemarijati terlihat kebingungan. Berkali-kali, Noer Oemarijati berusaha menghindar ketika ditanya soal adanya anggaran dana dalam pengadaan alat drum band tersebut. “Nanti pak, saya akan tanyakan dulu dengan SKPD terkait,” elak Nur, yang tampak panik menghadapi pertanyan cecaran pertanyaan Ketua Komisi C. (anto)
Ilustrasi anggaran ganda