Surabaya (KN) – Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait kuota 1 persen bagi calon siswa yang berasal dari luar Kota Surabaya, membuat Komisi C DPRD Surabaya ikut turun tangan melakukan pengawasan.Dalam waktu dekat, Komisi yang membidangi masalah pembangunan itu akan mengawasi penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Alasannya, Pemkot atau Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan kuota 1 persen dengan dalih sarana dan prasarana sekolah yang tidak bisa menampung masuknya seluruh calon siswa yang berasal dari luar Kota Surabaya.
“Memang pendidikan bukan tupoksi kami. Tapi ini akan menjadi ranah Komisi C, kalau mengenai sarana dan prasarana,” ujar Sachiroel Alim kepada wartawan usai menerima perwakilan LSM yang mendampingi salah satu wali murid korban kebijakan kuota 1 persen di gedung dewan bersama anggota komisi C lainnya seperti Agus Sudarsono, Adi Sutarwiyono, Herlina, Saiful Bahri, Rabu (4/7).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim menerangkan, anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Karena Dinas Pendidikan dinilai berdalih terkendala sarana dan prasarana sehingga membatasi calon siswa dari luar kota, Komisi C pun akan mengawasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun itu.
“Mulai sekarang Komisi C akan memeriksa secara teliti penyerapan anggaran APBD 2012. Anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja kok masih ada pembatasan penerimaan siswa,” jelasnya.
Adi Sutarwiyono, Sekertaris Komisi C DPRD Surabaya menambahkan, ketentuan Kepala Dinas Pendidikan terkait kuota 1 persen perlu diperjelas lagi, seperti menjadi surat keputusan (SK) Walikota, sehingga kebijakan tersebut dapat diuji kelayakannya.
Awi menegaskan, kebijakan kuota 1 persen dari Kepala Dinas Pendidikan, seperti monopoli dinas yang tidak bisa tersentuh. “Ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau timbul masalah seperti ini, siapa yang harus bertanggungjawab,” jelasnya. (nug)
Foto : Sachiroel Alim