Surabaya (KN) – DPRD Jawa Timur akan mengandeng Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkunham) Jatim membahas rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengawasan Orang Asing di Jatim.Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo di DPRD Jatim, Kamis (19/1/2017) mengatakan, bahwa dalam program legislasi daerah tahun 2017, pihaknya mengusulkan Raperda tentang pengawasan orang asing di Jatim. Alasannya, pengawasan orang asing termasuk TKA sekarang ini tertumpu pada Imigrasi sehingga mereka kewalahan karena personilnya terbatas.
“Imigrasi itu hanya menjadi pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia dan memonitor. Namun tanpa melibatkan lintas sektoral dan masyarakat tentu Imigrasi tidak akan mampu. Makanya kami cari celah mana yang memungkinkan kewenangan diatur oleh Pemda dalam bentuk Perda,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Golkar Jatim ini menyatakan bahwa penyusunan Raperda pengawasan orang Asing telah mendapat dukungan oleh Gubernur Jatim dan ketua DPRD Jatim. Kemudian pihak pemprov akhirnya menyerahkan pembahasan ke DPRD Jatim dan Raperda ini menjadi inisiatif DPRD Jatim.
“Awal Pebruari nanti mulai dilakukan pembahasan. Pihaknya juga mengundang SKPD terkait Bakesbangpol, Polda Jatim dan TNI,” tegasnya.
Selain melakukan pembahasan dengan Stakeholder terkait, pihaknya juga akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pemberlakuan bebas visa ini pemerintah harus bertindak tegas baik mulai penerapan pintu masuk bagi warga asing harus satu pintu, seperti dibandara Internasional di Soekarno Hatta atau di Bandara Ngurah Rai Bali.
Ia mencontohkan, di Amerika Serikat memberlakukan bebas visa bagi turis tapi pintu masuk hanya dua pintu New York dan Wangsinton, begitu pula di Malaysia pintu masuk bagi turis Asing cuma satu di Kualu Lumpur. “Pemberlakuan bebas visa ini perlu dilakukan evaluasi agar warga Asing yang masuk ke Indonesia menjadi terkontrol dan diawasi lebih ketat lagi,” ujarnya. (wan)