KORAN NUSANTARA
ekbis Hallo Nusantara Hankam Headline Nasional

KLHK Kolaborasi Tangkap Kapal Pembawa Limbah Ilegal

Jakarta,mediakorannusantara.comKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Penegakkan Hukum (Dit Gakkum), berkolaborasi dengan Tim Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam menangkap kapal SB Cramoil Equity yang mengangkut limbah illegal di Perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum), KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan dalam penangkapan tersebut, pihaknya telah menahan satu orang Nahkoda kapal SB Cramoil Equity, berinisiap CP (48 tahun), yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Batam, dan saat ini tersangka ditahan di (ruang tahanan) Polda Kepulauan Riau,” ujar Dirjen Gakkum KLHK dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (13/1/2022).

Lebih lanjut Dirjen Gakkum KLHK menjelaskan, CP ditetapkan sebagai tersangka karena kapal berbendera Belize milik Perusahaan Singapura Cramoil Pte Ltd. yang dinahkodainya membawa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin selama tiga hari berturut-turut.

Dari hasil uji laboratorium, katanya, 20 kontainer jenis IBC tank berkapasitas 1.000 liter yang dibawa kapal SB Cramoil Equity berisi limbah B3 cair berupa oli dan gemuk (oil & grease) dari Pelabuhan Singapura dengan tujuan laut lepas (highseas).

Dengan demikian Narhkoda kapal diduga melanggar Pasal 69 ayat 1 huruf d dan Pasal 106 Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tersangka CP diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar,” kata Rasio.

CP juga diduga melanggar Pasal 329 UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.

Menurut Dirjen Gakkum KLHK, penanganan kasus ini tindak lanjut kerja sama operasi tingkat internasional “30 Days Operation at Sea 3.0” untuk menangani kejahatan di laut agar bisa dilaksanakan bersama-sama antar kementerian dan lembaga di beberapa negara.

Sedangkan penerapan penegakan hukum pidana multidoor atau pidana berlapis ini dilakukan agar ada efek jera bagi pelakunya karena melanggar UU Lingkungan Hidup dan UU Pelayaran.

“Berkas Penyidikan bersama yang dilakukan oleh Penyidik Gakkum KLHK dan Penyidik KSOP khusus Batam dalam kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (siap untuk disidangkan),” jelas Rasio.(wan/inf)

 

Related posts

Walikota Eri Cahyadi Dampingi Menteri BUMN Buka ‘Sentra Vaksinasi Masal’ di Surabaya

kornus

KPK Geledah Kantor Dishub Pemprov Kepri

redaksi

Sony akan Ganti Nama Perusahaan