JAKARTA, mediakorannusantara.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diberlakukan di lingkungan Kementerian PU karena karakter tugas yang memerlukan kehadiran langsung.
Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU tidak hanya mengemban mandat membangun infrastruktur, melainkan juga menjadi bagian dari tim utama dalam penanganan bencana bersama instansi terkait lainnya di berbagai wilayah Indonesia pada hari Jumat, 10 April 2026.
“Di (Kementerian) PU sebenarnya enggak ada WFH, karena kan PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD. Karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta pada hari Jumat, 10 April 2026.
Kehadiran fisik pegawai dinilai sangat krusial agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan.
Dody menegaskan keputusan untuk tidak menerapkan WFH ini berlaku di seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengingat kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan penggunaan sistem kerja jarak jauh.
Kondisi terkini di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang masih dilanda banjir serta longsor menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan tersebut.
Laporan adanya korban jiwa akibat bencana di beberapa daerah semakin memperkuat kebutuhan kehadiran langsung jajaran kementerian guna mendukung penanganan secara optimal.
“Kemarin kan ada yang longsor dan ada korban meninggal juga di Deli Serdang. Jadi kayaknya memang kami, tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH,” ucap Dody.
Meski tidak menerapkan WFH, Dody memastikan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya serta operasional perkantoran.
Upaya efisiensi dilakukan melalui langkah-langkah praktis seperti pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja untuk menghemat energi.
Dody berharap langkah efisiensi tersebut tetap memberikan kontribusi nyata bagi penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai tetap bekerja secara langsung di kantor maupun di lapangan.
“Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada bangsa dan negara,” kata Dody Hanggodo.(wa/ar)