Jakarta, mediakorannusantara.com-Pemerintah Indonesia melaporkan realisasi penarikan pembiayaan utang senilai Rp127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Angka tersebut setara dengan 15,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam konferensi pers “APBN KiTa Edisi Februari 2026” di Jakarta pada hari Senin menjelaskan bahwa “Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026.” Capaian ini tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada Januari tahun lalu yang menyentuh angka Rp153,33 triliun.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp22,2 triliun atau sekitar 15,6 persen dari target. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan per 31 Januari 2026 mencapai Rp105,06 triliun. Juda Agung menegaskan bahwa “Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.” Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan utang tetap berada pada jalur yang berkelanjutan dan disiplin.
Wamenkeu juga optimis bahwa langkah adaptif dalam pembiayaan ini akan terus menjaga stabilitas fiskal nasional. Beliau menyatakan bahwa “Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya.” Meskipun APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan menilai posisi fiskal masih terkelola dengan sangat hati-hati.
Kondisi defisit tersebut terjadi di tengah pertumbuhan pendapatan negara yang positif sebesar 20,5 persen secara tahunan dengan realisasi Rp172,7 triliun. Namun, pada saat yang sama, belanja negara juga tumbuh cukup signifikan sebesar 25,7 persen dengan nilai realisasi mencapai Rp227,3 triliun. Dinamika ini menyebabkan keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp4,2 triliun, yang tetap dipantau secara ketat untuk mendukung kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah ke depan.( wa/ar)