Jakarta, mediakorannusantara.com-Tenaga Ahli Jaksa Agung, Barita Simanjuntak, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah memenuhi amanat Presiden Prabowo Subianto untuk tidak takut menindak kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara.
Dalam rapat Komisi III DPR RI, Barita menekankan adanya peningkatan signifikan dalam pemulihan kerugian negara, terutama pada kejahatan sumber daya alam, korporasi, dan kekayaan hutan, yang menurutnya baru terjadi secara nyata di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk kehadiran negara untuk mewujudkan distribusi ekonomi yang berkeadilan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Selain itu, Barita juga menyoroti tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Berdasarkan survei LSI dan Indikator, tingkat kepercayaan publik terus meningkat selama empat tahun berturut-turut:
- 2022: 73,5%
- 2023: 73,8%
- 2024: 76,2%
- 2025 (terakhir): 85%
Kejaksaan saat ini menempati posisi lembaga negara paling dipercayai nomor tiga dan lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat. Peningkatan ini disebut sebagai cerminan dari transformasi menyeluruh sejak 1998, termasuk penguatan landasan hukum yang akan sinkron dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku pada Januari 2026. Barita menegaskan bahwa menjaga public trust adalah indikator utama keberhasilan reformasi Kejaksaan.