Surabaya (KN) – Puluhan warga terdampak rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, Selasa (17/6/2014) kembali mendatangi Komisi D DPRD Surabaya. Setelah menggelar hearing dengan warga Dolly dan Jarak, anggota Komisi D DPRD Surabaya langsung turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu. Sayang, sidak hanya dilakukan oleh Ketua Komisi D Baktiono tanpa didampingi anggota lainya. Anggota lainnya tidak ikut dengan berbagai alasan. Sehingga muncul dugaan sidak tersebut bernuansa politik.
Diketahui, Kelurahan Putat Jaya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Baktiono yang merupakan politisi partai bergambar kepala banteng moncong putih itu tidak mau kehilangan massa. Apalagi tidak lama akan digelar pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mendatang.
Sesampainya di lokalisasi Dolly, Baktiono menelusuri satu persatu wisma, termasuk wisma yang dilempar batu seorang pemuda. Selain itu, dia juga bertemu dengan warga, termasuk juga pedagang kaki lima. “Sejak penutupan lokalisasi sebelumnya, seperti Sememi, Klakahrejo lainnya sampai yang terbesar Dolly, dewan tidak pernah diajak ngomong oleh walikota,” jelasnya.
Dia menilai Pemerintah Kota (Pemkot) terkesan memaksakan penutupan. Sebab, sejauh ini belum ada solusi yang bisa dipahami oleh semua warga dan pemerintah. “Saya tidak akan hadir. Kita mengundang mereka (SKPD terkait) untuk hearing tapi tidak pernah hadiir. Saya hanya kepingin tahu kalau ditutup mana blue printnya,” jelas Baktiono.
“Jika ada warga yang ingin mendatangi ke rumah dinas walikota atau kantor dinas saya tidak melarang,” ungkasnya
Sementara itu, Eti, salah seorang pedagang di lokalisasi tersebut mengaku sejak ada isu penutupan pendapatannya berkurang. Perempuan asli Jember ini meminta sebelum benar-benar ditutup, dia berharap pemerintah mengundang warga untuk duduk bersama membicarakan solusi terbaik.
“Ngomong baik jangan langsung nutup mendadak. Kasih waktu untuk beberapa tahun kemudian. Misal ada perjanjian beberpa tahun lagi baru ditutup,” jelasnya.
Eti yang baru berjualan lima tahun belakangan ini mengaku tidak mendapat kompensasi penutupan. Meski begitu, kalau memang benar ada kompensasi dia minta agar segera dicairkan. Sebab, warga butuh uang untuk biaya hidup. (anto)