Mojokerto – (MediaKoranNusantara.com) – Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan Jatim menjadi pilot project dari penerapan Permenpan RB No 17 tahun 2021 tentang penyederhanaan birokrasi dan jabatan administrasi.
“Ada mandat dari pimpinan DPRD Jatim untuk mengecek langsung di seluruh daerah di Jatim penerapan Pemenpan RB ini. Oleh sebab itu, kami keliling se Jatim sejauh mana Permenpan RB di terapkan,”jelas mantan Pangdam Bukit Barisan ini saat ditemui di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Rabu (8/6/2021).
Pria kelahiran Kertosono ini mengatakan temuan di lapangan rata-rata ASN trauma akan istilah jabatan fungsional dan struktural.
“Hal ini disebabkan karena sosialisasi. Oleh sebab itu kami berharap hal ini kedepannya tak perlu lagi,” kata Istu.
Ditambahkan mantan Gubernur Akmil ini, pihaknya juga membuka posko pengaduan ASN jika Permenpan RB No 17 tahun 2021 diberlakukan.
“Seluruh daerah harus sudah memberlakukannya dengan deadline tanggal 30 Juni 2021 ini sehingga jika para ASN merasa tidak sesuai atau ada keluhan kami membuka posko pengaduan,” jelasnya. (KN01)
Foto : Komisi A DPRD Jatim kunjungan kerja di kantor BKD Kota Mojokerto, Rabu (9/6/2021)