KORAN NUSANTARA
indeks Jatim

Importir Garam Diwajibkan Menyerap Garam Lokal Sebelum Lakukan Importasi

Surabaya (KN) – Guna melindungi nasib petani garam lokal, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan konsistensinya menjaga stabilisasi harga garam di pasaran. Komitmen itu diwujudkan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Swasembada Garam Nasional yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, KKP, Indra Sakti, SE, MM, Kamis (30/8) mengatakan, dalam tim tersebut pemerintah mewajibkan importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat minimal sebesar 50 persen dari total importasinya, sehingga tidak adanya rembesan garam industri yang masuk ke pasar sebagai garam konsumsi.

Selain itu, KKP juga mewajibkan importir produsen (IP) untuk menyerap garam rakyat sebesar 100 persen dari kuota impor sebelum melakukan importasi. “Garam impor yang sudah masuk jangan dipasarkan terlebih dahulu sebelum garam rakyat terserap sehingga harga garam rakyat tetap stabil sesuai HPP.

Dikatakannya, para importir garam terlebih dahulu menyerap garam lokal sebelum melakukan importasi. Kebijakan tersebut dapat mendorong serapan produksi garam rakyat, sehingga jika terserap seluruhnya maka harga garam akan tetap terjaga sesuai dengan Harga Patokan Pemerintah (HPP). Namun demikian ia menyayangkan, stok garam di tingkat petambak yang masih menumpuk sebesar 200,7 ribu ton. Sisa stok garam tersebut hasil dari produksi garam rakyat 2011 sebesar 61.163 ton dan hasil dari panen awal garam rakyat 2012 sebesar 139.545 ton.

Pemerintah menetapkan harga dasar garam yang sudah cukup tinggi, jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2009. Harga Pokok Pembelian (HPP) garam yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2011, yaitu Rp 750 rupiah/kg untuk garam kualitas satu dan garam kualitas kedua dipatok Rp 550 rupiah/kg.  Untuk menjaga harga garam di tingkat petambak dan menumbuhkan gairah petambak lokal, KKP telah mengusulkan larangan untuk mengimpor garam konsumsi.

Larangan impor garam ditetapkan menjelang masa panen garam yang dalam satu musim panen berlangsung selama 90 hari mulai Agustus hingga Oktober, sebagaimana surat menteri Perindustrian kepada Menteri Perdagangan No. 271/M-IND/7/2012, tanggal 5 Juli 2012. Sejatinya, kebijakan dalam mengimpor garam dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi Swasembada Garam Nasional  tercatat total kebutuhan garam nasional 2012 mencapai 3 juta ton dengan 1,8 juta untuk garam industri dan 1,2 juta ton garam konsumsi. (red)

Related posts

Wali Kota Eri Ancam Pecat ASN yang Jadi Beking RHU dan Hotel Pelanggar Hukum

kornus

Tiga Hari Safari Keliling Puskesmas, Istri Walikota Eri Cahyadi Pastikan Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lancar

kornus

Teritorial TNI Miliki Peran Penting Dalam Penguatan Pertahanan Negara

kornus