Anggota Komisi C DPRD Jatim, Salim Azhar.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketidakhadiran jajaran direksi dan panitia seleksi (pansel) Bank Jatim dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Jatim kembali menimbulkan tanda tanya besar.
Hearing yang sedianya digelar pada Kamis (8/5/2025) untuk membedah proses rekrutmen di BUMD milik Pemprov Jatim itu mendadak batal karena pihak terkait tak menunjukkan komitmen hadir.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Salim Azhar, membenarkan bahwa jadwal hearing sudah dirancang, bahkan mengundang direktur Bank Jatim dan M Nuh selaku pansel. Namun, rencana itu buyar tanpa kejelasan. “Kami menyampaikan hearing untuk Bank Jatim,” kata Salim, Kamis (8/5/2025).
Mantan aktivis PMII Kota Surabaya ini tak menampik bahwa masalah di tubuh Bank Jatim terus berulang. Untuk itu, Komisi C ingin mengorek lebih dalam soal tahapan dan mekanisme rekrutmen jajaran komisaris serta direksi di perusahaan daerah yang mengelola dana publik dalam jumlah besar ini.
“Kenapa selalu terjadi masalah. Karena itu, apakah ada kesalahan pada proses rekruitmen di jajaran Bank Jatim?” tegas politisi PKB tersebut.
Ia menekankan bahwa BUMD seharusnya menjadi pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi beban berkepanjangan. Ketidakhadiran dalam hearing ini, menurutnya, hanya akan memperjelas bahwa ada hal yang disembunyikan dan patut dicurigai.
Senada, anggota Komisi C lainnya, Ahmat Athoillah atau akrab disapa Gus Atho’, menyoroti dugaan kredit fiktif yang menyeret Bank Jatim. Ia menyebut proses klarifikasi atas kasus ini belum menemukan titik terang karena pihak bank kembali absen dari agenda penting DPRD.
“Upaya DPRD Jawa Timur untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab masih menemui jalan buntu setelah Bank Jatim kembali tidak hadir dari rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Komisi C,” ungkapnya.
Menurut Gus Atho’, seharusnya rapat kali ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan jajaran komisaris, direksi, dan pansel Bank Jatim. Namun, seluruh undangan itu diabaikan tanpa alasan resmi, meskipun surat undangan telah dilayangkan secara formal.
“Hari ini panitia seleksi (pansel) Bank Jatim sedang menjalankan tugasnya. Personel pansel masih sama dengan periode sebelumnya,” ujarnya.
Komisi C pun sepakat untuk mendesak perbaikan menyeluruh pada manajemen Bank Jatim, sebagai bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap kinerja BUMD.
Tak hanya itu, Gus Atho’ menegaskan bahwa langkah pembenahan ini perlu mendapat dukungan eksekutif. Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik daerah tersebut. (KN01).