KORAN NUSANTARA
hukum kriminal indeks

Haryono Umar : Migas, Kehutanan, Perbankan dan Keuangan Daerah Miliki Potensi Korupsi

Haryono Umar KPKSurabaya (KN) – Bidang minyak dan gas (migas), kehutanan, perbankan dan keuangan daerah, merupakan institusi yang memiliki potensi tinggi korupsi, disamping bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar, seusai kuliah umum “Peran Strategis KPK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana Publik Secara Jujur dan Bersih,” yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana (FE USB YPKP) Bandung, Kamis (28/4) mengatakan, kerugian akibat korupsi di bidang minyak dan gas (migas) , mencapai Rp 40,119 triliun, kehutanan Rp 2,349 triliun, perbankan Rp 1,899 triliun, keuangan daerah Rp 1,397 triliun, infrastruktur Rp. 597 miliar, pendidikan Rp 204 miliar dan kesehatan Rp 113 miliar.
Menurut Haryono Umar, selain sektor di atas, bidang perpajakan juga memiliki potensi tinggi korupsi. “Pemerintah perlu lebih terbuka dalam pengelolaan perpajakan. Masyarakat wajib tahu, berapa besar potensi pajak, berapa pajak yang bias ditarik dan berapa, serta digunakan apa saja, uang pajak itu,” kata Haryono.
Dalam bagian lain keterangannya Haryono Umar mengatakan, untuk memberantas korupsi, KPK memerlukan dukungan dan energi baru. Unsur mahasiswa dan civitas akademika, adalah energi baru yang diharapkan KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Haryono menambahkan, perguruan tinggi harus memiliki kurikulum anti korupsi. Semua dosen, (bidang studi apa pun) sebelum memberikan kuliah, harus menyampaikan pesan-pesan anti korupsi dan ajakan untuk melawan korupsi.
Haryono menambahkan, pihaknya mengharapkan semua perguruan tinggi mebentuk kelompok diskusi anti korupsi. Dimana para mahasiswa aktifis kelompok kerja anti korupsi itu akan diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari elemen pemberantasan korupsi. Bidang layanan publik seperti layanan kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), layanan perizinan terpadu dan layanan pajak, adalah beberapa titik layanan publik yang perlu diawasi oleh kelompok kerja anti korupsi.(Udi)

Foto : Wakil Ketua KPK Haryono Umar

Related posts

Sekdaprov Heru Tekankan Loyalitas dan Kekompakan Insan Perhubungan

kornus

Akhmad Suyanto dan Zakaria Menguat Sebagai Kandidat Calon Ketua PKS Surabaya

kornus

Kejari Gresik Tahan Mantan Pejabat ke Penjara

kornus