Surabaya (KN) – Guna mengantisipasi bahaya korupsi, Pemprov Jatim menggelar Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (14/10/2014). Dalam kegiatan itu Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan, Jatim harus bebas dari korupsi dan pungli (pungutan liar).“Semiloka ini sebagai upaya pencegahan. Para pejabat provinsi dan kabupaten/kota kita undang agar memiliki pemahaman yang tepat agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan pungli di lembaga atau instansi yang dipimpinnya,” tegas Gubernur Soekarwo dalam acara bertema Indonesia bersih transparan tanpa korupsi.
Ia mencontohkan, selama ini yang kerap terjadi pungli seperti di jembatan timbang dan rumah sakit. “Sekarang jangan sampai ada jembatan timbang dan rumah sakit yang melakukan pungli, karena akan terus diawasi KPK (komisi pemberantasan korupsi),” tegasnya.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur jatim ini menambahkan, proses pencegahan dengan semiloka seperti ini lebih penting dari proses penindakan. “Pencegahan harus terus digalakkan. Anti korupsi harus dilakukan secara masif lewat regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menuturkan, proses pencegahan korupsi lebih murah dari pada proses penindakan. “Proses penindakan harus mengeluarkan anggaran negara yang tidak sedikit. Bahkan mencapai puluhan juta. Jadi napi saja negara harus mengeluarkan anggaran 22 juta per orang per tahun,” ungkapnya.
Menurut Zulkarnain, pencegahan itu penting sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir baik dari APBN da APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. “Ini harus jadi perhatian serius baik pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Ia menuturkan, paradigma pembangunan nasional semestinya merujuk pada pembukaan UUD 45 yang berpihak pada rakyat. “Yang berdaulat itu rakyat. Pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung,” ujarnya. (yo)