Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Menurut Soekarwo, Selasa (17/5), Pemprov Jatim tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Pemerintah Pusat tersebut. Mulai saat ini proses menjadi regulator pelabuhan bagi perusahaan daerah sudah terbuka, sehingga harus disiapkan prasarananya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, semua perusahaan baik pemerintah maupun swasta, memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola pelabuhan dan kesyahbandaran. Sejauh ini belum ada langkah konkret yang bakal diambil Pemerintah Daerah terkait kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Pemprov Jatim mendesak PT Pelindo III untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan di daerah, baik milik pemerintah maupun swasta untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Perak seiring dengan berlakunya Undang-Undang Pelayaran.
Gubernur bahkan telah mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk dapat menyerahkan sebagian asetnya di Pelabuhan Tanjung Perak kepada Pemprov.
Namun, Kementerian BUMN telah membalas surat Gubernur dengan menyatakan penolakannya untuk menyerahkan sebagian aset negara di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Hubla telah memberikan kesempatan kepada Pemprov Jatim untuk turut mengelola pelabuhan.
Sampai saat ini tinggal Kementerian Keuangan yang belum membalas surat dari Gubernur. “Kami akan menunggu jawaban dari Menkeu agar bisa mengelola sebagian aset negara di Tanjung Perak yang selama ini dikuasai PT Pelindi III,” tandas Gubernus Soekarwo. (sus)
Foto : Gubernur Jatim Soekarwo