Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan di Papua.
Hal itu terlihat dari dari seringnya presiden mengunjungi Papua hingga ke pelosok sampai 14 kali.
Menurut Tito, keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan pemekaran dan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus).
“Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” kata Mendagri Tito, usai menerima Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, di ruang kerja kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Mendagri Tito menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan, sedang berproses di DPR.
“Kondisi geografis Papua sangat sulit. Bayangkan dari Boven Digul, misalnya, seorang ASN harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura. Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran,” kata Tito.
Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan. “Siap Bapak Menteri, kami mendukung,” jawab Lukas Enembe.
Mendengar jawaban itu mendagri menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya. “Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas Enembe.
Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi. Mendagri Tito memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa usul itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara.
Pertemuan Mendagri Tito dengan Lukas Enembe berlangsung dalam suasana hangat, diwarnai oleh percakapan yang bersahabat.
Berbeda dengan kesan selama ini dalam pemberitaan media yang menggambarkan Lukas Enembe menolak keras pemekaran, pada pertemuan ini yang terlihat adalah pembicaraan positif saling mendukung antara menteri dan gubernur.
Lukas Enembe menyebut hubungannya dengan Mendagri Tito yang pernah menjabat Kapolda Papua selayaknya relasi kakak dan adik. Di akhir pertemuan, Lukas Enembe menyampaikan permohonan izin kepada Mendagri untuk menjalani pengobatan di luar negeri.
Mendagri Tito yang pada pertemuan didampingi oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, mengatakan permohonan tersebut langsung dikabulkan dan surat izin telah disiapkan oleh sekjen sesuai dengan ketentuan.(wan/inf)