Surabaya (KN) – Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Free Trade pada 2015 yang hampir satu semester, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo akan menerapkan standarisasi mutu produk. Standarisasi tersebut untuk menyeimbangkan kualitas produk lokal dengan impor atau sebaliknya.Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (8/5) saat menerima Konjen RI di Perth, Australia Barat, E.D. Syarif Syamsuri di Gedung Negara Grahadi di Surabaya.
Dikatakannya, standarisasi bukan hanya berlaku pagi produk barang, produk jasa juga dilakukan hal yang sama. “Kalau ada dokter asing yang praktek di Jatim mereka wajib bias berbahasa Indonesia, bila perlu bahasa lokal Madura atau Jawa,” katanya.
Penerapan standarisasi mutu produk merupakan bagian penting dari persiapan Jatim dalam menghadapi MEA 2015, karena penerapan standarisasi bertujuan untuk menentukan produk yang layak masuk pasar, dan yang tidak sesuai standar akan ditolak.
Kebijakan standarisasi itu terinspirasi dari kebijakan di Australia, bagaimana mereka menaikkan standar terhadap produk, agar barang-barang yang masuk ke Jatim benar-benar bagus dan berkualitas, khususnya makanan-minuman serta produk kosmetik harus sesuai dengan standar Asia. “Begitu juga barang kita yang masuk Australia proteksinya sangat ketat,” kata Soekarwo.
Ditambahkannya, implementasi kebijakan ini pihaknya akan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang proaktif mengecek produk-produk yang masuk ke Jatim. “Pengecekan bukan lagi dilakukan ditoko-toko atau swalayan, namun saat barang ini masuk ke pelabuhan atau bandara,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut Pemprov Jatim juga mengupayakan supaya produk hortikultura Jatim bisa menembus pasar Australia yang dikenal sangat protektif terhadap produk dari negara lain. “Saat ini produk Hortikultura kita yang sudah masuk baru Manggis dan Salak,” katanya.
Kunjungan, E.D. Syarif Syamsuri juga dimaksudkan mengucapkan terima kasih, karena Pemprov Jatim telah memfasilitasi KJRI Perth menggelar kegiatan Public Awareness Campain (PAC) di Sidoarjo, pada 8 Mei. “Kami ingin mendapatkan masukan dari Pak Gubernur Jatim,” kata Syarif.
Masukan yang ingin didapatkan, terutama terkait permasalahan pengungsi ilegal asing yang menggunakan wilayah di Jatim sebagai daerah transit penyeberangan ke Australia. Tahun 2011 lalu pengungsi yang melintasi wilayah Jatim mencapai 1.701 orang.
Hubungan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Autralia telah terjalin antara lain dibidang Industri Peternakan, Pertanian, dan Pendidikan. Tahun 2012 lalu Ketua Parlemen Australia Barat, Mr. Grant Woodhams, MLA beserta rombongan yakni Mr. Bill Jonhston, MLA didampingi Mr. Peter McHugh dan Mr. Hon Kate Doust, MLC telah melakukan kunjungan ke Jatim. (yo)