Surabaya (KN) – Penyerahan pengelolaan SMA /SMK dari kabupaten/Kkta ke provinsi atas dasar UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama dimaksudkan untuk tercapainya standarisasi pendidikan.Dengan standarisasi tersebut, maka nantinya tidak akan ada sekolah pinggiran, pertengahan, ataupun sekolah kota, juga sekolah favorit. “Semua sekolah nantinya diharapkan memiliki kualitas yang kurang lebih sama,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo pada saat pembekalan Kepala Sekola SMA/SMK swasta Se Jatim dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Menyukseskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2017 di Dyandra Conven’on, Surabaya, Senin (23/2/2017).
Standarisasi yang diwujudkan dalam bentuk akreditasi sekolah tersebut, gubernur, akan dimasukkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017 – 2026, yang akan dirapatkan di Kantor BAPPENAS, Jakarta, Jumat (24/2/2017) besuk. Pada rapat ini, Gubernur Jatim Soekarwo akan menjadi salah satu narasumber.
Dari jumlah sekolah di Jatim yang tercatat sebanyak 27.038 sekolah, saat ini baru sebanyak 6.506 sekolah berakreditasi A, selebihnya dengan status dibawahnya. Nantinya apabila ada sekolah yang belum berhasil dalam memenuhi standarisasi, akan ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam inkubator pendidikan, sehingga kualitas kepala sekolah dan gurunya memenuhi standarisasi.
“Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi ada murid yang disuruh oleh guru untuk memfotokopi sesuatu, dan kedepan semua sekolah menjadi akreditasi A,” ujarnya.
Pakde Karwo menambahkan bahwa untuk keberhasilan pendidikan di Jatim maka Pemprov Jatim akan mengajak para kepala sekolah untuk ikut serta dalam berbagai pengambilan kebijakan tentang pendidikan, baik secara langsung maupun perwakilan. (hms)