Mojokerto (MediaKoranNusantara.com) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Dapil Jatim X (Kabupaten, Kota Mojokerto dan Jombang) Hidayat menggelar Reses II Tahun 2022 di Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (29/5/2022). Reses dilaksanakannya sebagai bagian untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan konstituennya.
Hidayat memastikan akan memfasilitasi dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat agar direalisasikan. Terutama, apabila aspirasi yang diusulkan itu untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Insyaallah kalau aspirasinya itu prinsipnya untuk kepentingan orang banyak akan saya bela, akan saya perjuangkan agar bisa terwujud terutama untuk kepentingan masyarakat Mojokerto,” kata Hidayat di sela kegiatan reses.
Dalam kesempatan itu, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat pun menjadi atensi dan catatan Hidayat. Seperti di antaranya infrastruktur pembangunan hingga pemberdayaan generasi muda desa untuk membangkitkan ekonomi.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat itu dikatakan Hidayat bisa melalui pemuda kreatif hingga menciptakan usaha mandiri seperti budidaya ikan, membuat produk UMKM dan sebagainya.
“Dalam kesempatan ini saya mendorong para pemuda untuk kreatif menciptakan usaha mandiri agar bisa membangkitkan perekonomian di desa ini,” harap mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim itu.
“Saat ini pemerintah tengah fokus untuk pemberdayaan ekonomi UMKM. Sebab, kemarin pandemi Covid-19 banyak UMKM yang sangat terdampak,” ungkap Hidayat.
Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi pembangunan itu menerangkan, pihaknya juga memiliki kewenangan terkait infrastruktur. Mulai dari jalan dan jembatan, transportasi hingga urusan lingkungan hidup. Makanya, ia berpesan kepada warga yang hadir saat itu agar menyampaikan keluhan mengenai masalah pembangunan yang ada di wilayah.
“Hari ini kita mengalami banyak masalah infrastruktur. Sungai-sungai terjadi penyempitan, pendangkalan. Kemudian karena kurangnya pemeliharaan akhirnya banjir dan menyebabkan jalan-jalan rusak. Ini yang menjadi konsen kami, perhatian kami. Sehingga bagaimana yang menjadi kewenangan Komisi D dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Meski demikian, Hidayat menjelaskan, perbaikan sungai maupun jalan itu juga memiliki kewenangan masing-masing. Ada jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan Nasional. Nah, apabila yang rusak itu adalah jalan provinsi, ia memastikan bisa langsung mengawal dan memperjuangkannya agar segera dibenahi.
“Walaupun jalan Nasional itu kewenangan pusat, kami juga punya kewajiban untuk mengawal. Apabila ada jalan Nasional rusak, saya bisa melaporkan dan mengawal aspirasi njenengan (anda) ke pusat,” pesan dia.
Demikian pula ketika ada jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikannya, maka Pemprov Jatim juga bisa membantu memberikan intervensi. “Tentu saja apabila perbaikan itu dianggap sangat penting dan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat,” sambungnya.
Ia menjelaskan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim saat ini mencapai sekitar Rp38 triliun dan bersumber dari masyarakat. Bahkan, sebagian APBD itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat.
“Dari APBD Rp38 triliun itu sekitar Rp15 triliun itu berasal dari PAD. Karena njenengan (anda) punya kontribusi terhadap APBD Jatim, maka njenengan juga berhak menerima. Nah, bentuknya itu bisa melalui program pembangunan,” papar Hidayat.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, sekarang ini pemerintah tengah fokus mendorong geliat ekonomi masyarakat. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan agar ekonomi bisa tumbuh adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
“BumDes bisa didorong untuk tumbuh, kalau bisa tidak hanya melayani simpan pinjam. Tapi bagaimana BumDes bisa tumbuh dan menggali potensi-potensi lokal atau menggali kreasi-kreasi anak-anak muda di sini. Kalau sudah muncul kreasi, maka pemodal (investor) maupun bank akan datang,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Hidayat kembali menyatakan bahwa permasalahan UMKM yang muncul di konstituennya itu juga menjadi salah satu atensi. Karenanya, ia juga meminta kepada warga yang hadir agar menyampaikan keluhan tersebut.
“Kebetulan yang menjadi mitra saya adalah Bank UMKM dan Bank Jatim. Kalau ada masalah-masalah seperti ini bisa disampaikan ke kami, intinya bagaimana UMKM bisa tumbuh. Kami sanggup menjadi pengantar mitra panjenengan (anda) supaya betul-betul pasca pandemi ini ekonomi berjalan,” imbuhnya.
Di samping pemberdayaan ekonomi UMKM, bidang pertanian juga menjadi atensi Hidayat. Sektor pertanian dikatakannya juga menjadi konsen anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. Apalagi kelangkaan dan tinggi harga pupuk telah menjadi permasalahan yang dikeluhkan para petani.
“Pada reses lalu saya berkeliling terkait masalah pupuk dan itu kemudian direspons oleh kepolisian. Alhamdulillah banyak mafia-mafia pupuk itu ditangkap. Namun begitu pemerintah juga harus intervensi menjaga stabilitas harga gabah sehingga petani bisa menikmati harga panen,” pungkasnya. (KN01)
Foto : Anggota DPRD Jatim, H. Hidayat saat menggelar Reses II Tahun 2022 di Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (29/5/2022) malam.