Surabaya (KN) – Kondisi memprihatinkan terjadi di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada (RS BDH). Sejak Desember 2011 lalu hingga sekarang, rumah sakit ,ilik Pemkor Surabaya di Dusun Kendung, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo tersebut tidak bisa melayani pengobatan gakin yang hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).Pasalnya, RSBDH kehabisan anggaran untuk pembelian obat. Anggaran pembelian obat tahun 2011 sudah habis di bulan Desember, sedangkan untuk anggaran 2012, RSBDH belum menerima kucuran dana, sebab Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 Surabaya belum disahkan.
Dampak dari kondisi itu, layanan kesehatan dan pengobatan bagi gakin di Surabaya Barat tersendat. Padahal, sejak awal Pemkot bercita-cita menghidupkan layanan kesehatan bagi gakin di kawasan Surabaya Barat. “Itu kondisi di RS BDH saat ini,” kata Baktiono, Ketua Komisi DPRD Surabaya, Rabu (18/1).
Lebih lanjut dia menjelaskan, sekarang layanan kesehatan bagi gakin dialihkan ke RS milik Pemkot lainnya dan RS swasta yang bekerjasama dengan Pemkot. “Mereka para gakin di Surabaya Barat ada yang berobat ke Puskesmas dan ke RS Soewandhie, serta ke RS swasta yang sudah teken MoU (Memorandum of Uderstanding) dengan Pemkot,” ungkapnya.
Habisnya obat di RS BDH tersebut sudah tentu membuat biaya pengobatan gakin yang sedang sakit membangkak. Karena, meraka harus susah payah menuju pusat kota, bahkan jika mereka menuju ke RSUD Soewandhie harus menuju ke Surabaya Timur. “Kalau mereka ke pusat kota kan harus keluar uang transportasi, meski tidak besar nilainya,” katanya.
Sedangkan penyebab habisnya obat tersebut, menurut Baktiono adalah kebodohan dari Pemkot. Dalam penganggaran pengoperasian RS BDH Pemkot hanya menganggarkan sekitar Rp 8 miliar. Anggaran itu selain untuk obat juga untuk penambahan sarana prasarana (sarpras) RS BDH. Selain itu, anggaran tersebut hanya untuk 8 bulan, yakni terhitung sejak April-Desember 2011.
Politisi asal PDIP ini menilai anggaran sebesar itu sudah tentu tidak mencukupi. Dan ini merupakan kebodohan Pemkot. Lembaga di Pemkot yang salah, bukan hanya pengelola RS BDH saja, tapi juga yang menganggarkannya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. “Ini kan parah, kota sekelas Surabaya memiliki RS yang kehabisan obat,” terangnya.
Sejalan dengan itu, Komisi D DPRD Surabaya tidak ingin masalah itu terulang di tahun 2012. Dewan sudah menyetjui anggaran untuk RS BDH sebesar Rp 16 miliar atau naik 100% dari anggaran 2011 yang besarnya sekitar Rp 8 miliar
Anggaran Rp 16 miliar tersebut, lanjutnya, bisa digunakan untuk pengadaan obat kanker, keperluan anestesi dan pengadaan alat cuci darah atau hemodialisis. Selain itu, anggaran tersebut bisa digunakan sampai akhir tahun anggaran 2012. (red)