Surabaya (KN) – Terhitung sudah delapan bulan ini Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf yang kini menjalani proses hukum ditahan di Lapas Porong tak menerima gajinya sebagai anggota DPRD Surabaya.Ini dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai hak-hak Musyafak Rouf sebagai anggota DPRD Surabaya, Fraksi PKB yang menaunginya tidak tinggal diam. Beberapa kali masalah ini ditanyakan kepada Ketua DPRD Surabaya, termasuk saat dilangsungkannya rapat paripurna di DPRD Surabaya, Senin (5/11).
Masduki Toha, anngota Fraksi PKB DPORD Surabaya tiba-tiba interupsi saat sidang paripurna berlangsung. Dia bertanya kepada pimpinan sidang Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana, terkait hak Musyafak Rouf yaitu gaji dan tnjangan yang belum diberikan selama delapan bulan ini.
“Fraksi partai kami mempertanyatakan hak Musyafak Rouf, karena hal ini sudah pernah kami tanyakan kepada ketua namun diarahkan ke bu Hari (Plt Sekwan), kami atas nama fraksi meminta keadilan terkait hak-hak pak Musyafak Rouf sebagai anggota dewan,” ucap Masduki Toha.
Interupsi ini memang di luar konteks materi sidang. Namun demikian Wishnu tetap memberikan jawaban atas pertanyaan Masduki Toha. Menurutnya, soal gaji dan hak-hak keuangan anggota dewan menjadi ranah bagian keuangan Pemkot Surabaya.
“soal keuangan menjadi urusan Pemkot Surabaya dan sudah diatur dalam hak seorang anggota dewan dengan berbasis kinerja, tetapi masalah ini bisa dilanjutkan pembicaraannya di luar sidang atau langsung dikonsultasikan dengan bendahara umum daerah,” jawab Wisnu Wardahana.
Lebih tegas lagi, Wishnu juga mengatakan jika mengacu kepada Undang-Undang sudah jelas bahwa soal hak gaji Musyafak Rouf sebagai anggota dewan telah gugur sejak menadapatkan putusan dari pengadilan.
“Berdasarkan PP 16/2010 sudah disebutkan seseorang (yang kasus hukumnya) sudah berkekuatan hukum maka dihentikan sejak ditetapkan,” tegasnya. (red)