Ketua DPRD Jatim, M Mussyafak Rouf memimpin rapat paripurna pendapat akhir fraksi tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Timur, di DPRD Jatim, Selasa (14/7/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Meski menyetujui, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
Persetujuan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Sobirin, dalam Pendapat Akhir Fraksi pada rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (14/7/2026).
Sobirin mengatakan hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat sejumlah temuan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan yang harus ditindaklanjuti Gubernur, tentu merupakan peringatan bagi entitas keuangan daerah untuk lebih teliti dalam tata kelola keuangan,” ujar Sobirin.
Menurutnya, temuan BPK yang terus muncul setiap tahun tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, meski tidak memengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Jawa Timur.
“Tercatat setiap tahun selalu ada temuan BPK, meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP yang dicapai Provinsi Jawa Timur, namun apabila temuan-temuan tersebut selalu terjadi dan terfokus pada masalah yang sama dan sejenis maka sesungguhnya menjadi tidak selayaknya,” katanya.
Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi 93,82 persen dari target Rp31,20 triliun dengan defisit sekitar Rp1,31 triliun.
Selain itu, pembiayaan netto tercatat Rp4,69 triliun dan saldo lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) menjadi salah satu perhatian karena akan digunakan sebagai sumber pembiayaan awal APBD 2026.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah pos anggaran, mulai dari penurunan penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun sebelumnya, rendahnya realisasi Pajak Air Permukaan (PAP), rendahnya pengembalian dana bergulir Prokesra akibat kredit macet, hingga serapan belanja modal yang dinilai belum optimal.
Fraksi Golkar turut meminta Pemprov Jawa Timur memperkuat optimalisasi aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD, melakukan audit terhadap retribusi PAP, serta mempercepat proses pra-kontrak proyek strategis agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
Selain itu, Pemprov Jatim juga didorong menetapkan target rasio SiLPA sehingga anggaran dapat dimanfaatkan lebih efektif, khususnya untuk mendukung program prioritas dan penanggulangan kemiskinan.
“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa tantangan terbesar pengelolaan APBD ke depan bukan hanya meningkatkan kapasitas fiskal, melainkan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi,” ucap Sobirin.
Fraksi Golkar menilai Pemprov Jatim juga perlu memperkuat sistem perencanaan berbasis data yang valid dan terintegrasi antarperangkat daerah agar penyusunan program, penganggaran, hingga evaluasi kinerja berjalan selaras.
Selain itu, Fraksi Golkar memandang pembangunan Jawa Timur memerlukan sinergi pendanaan antara APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah.
“Setelah memperhatikan dasar aturan, hasil kajian Badan Anggaran maupun komisi-komisi serta respon penjelasan dari eksekutif, kami Fraksi Partai Golkar menyetujui penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jawa Timur T.A 2025,” pungkasnya. (KN01)