Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, memberikan sepuluh catatan strategis terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda).
Catatan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Aufa Zhafiri, dalam penyampaian pendapat akhirnya saat rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (6/1/2025).
Dalam paparannya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengawalan ketat dan evaluasi mendalam terhadap transformasi PT BPR Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda) Jawa Timur.
“Terutama dalam konteks penguatan tata kelola dan peran strategisnya dalam perekonomian Jawa Timur,” ujar Aufa saat membacakan pendapat akhir Fraksi Gerindra.
Untuk mendukung transformasi ini, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan strategis terhadap Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda) Jawa Timur.
Yang pertama, Aufa menyebutkan bahwa diferensiasi antara PT BPR Jatim (Perseroda) dan Bank Jatim berdasarkan segmentasi pasar masih rentan tumpang tindih.
“Diperlukan blueprint yang lebih terukur dengan indikator kinerja spesifik untuk memastikan fokus layanan masing-masing bank tidak overlapping,” kata dia.
Yang kedua, transformasi menjadi Bank Umum membutuhkan adaptasi layanan, termasuk digitalisasi. Fraksi Gerindra menekankan perlunya perencanaan matang agar implementasi digital banking berjalan efektif tanpa sekadar meniru bank lain.
Lalu yang ketiga, Aufa menegakan bahwa dalam rencana ekspansi, PT BPR Jatim (Perseroda) perlu memperkuat sistem pengawasan internal. “Ekspansi agresif tanpa kontrol memadai dapat menimbulkan risiko besar,” tegasnya.
Sedangkan yang keempat, Fraksi Gerindra meminta strategi penghimpunan dana murah dijelaskan lebih rinci. Hal ini mengingat persaingan perbankan yang ketat. “Inovasi produk menjadi kunci untuk menarik nasabah tanpa hanya mengandalkan suku bunga,” imbuhnya.
Menurut Aufa, program literasi keuangan yang direncanakan masih terlalu konvensional. “Diperlukan pendekatan edukasi yang kreatif, termasuk kolaborasi dengan fintech atau platform digital lokal,” saran dia saat membacakan poin kelima.
Sementara poin keenam, pihaknya berharap agar PT BPR Jatim (Perseroda) dapat mendukung ekonomi hijau. Fraksi Gerindra menilai, pentingnya pengembangan produk dan layanan yang selaras dengan potensi ekonomi berkelanjutan di Jawa Timur.
Selain itu, Aufa juga menekankan perlunya sinergi lebih kuat dengan program pemerintah daerah. “PT BPR Jatim (Perseroda) diharapkan menjadi katalisator pengembangan ekonomi daerah, bukan sekadar eksekutor program,” terang dia pada poin ketujuh.
Di samping itu, Fraksi Gerindra juga menegaskan bahwa transformasi ini memerlukan SDM dengan kompetensi khusus. Aufa mengingatkan bahwa pelatihan SDM tidak hanya fokus pada teknis perbankan, tetapi juga memahami karakteristik ekonomi lokal.
“Produk dan layanan PT BPR Jatim (Perseroda) harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya sektor UMKM dan pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur,” lanjut Aufa membacakan poin kesembilan.
Sementara pada poin kesepuluh, Fraksi Gerindra meminta PT BPR Jatim (Perseroda) agar menjaga keseimbangan antara target profit dan dampak sosial ekonomi.
“Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transformasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” jelas dia.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Aufa menggarisbawahi bahwa Fraksi Gerindra tetap menyatakan dukungan terhadap penetapan Raperda ini menjadi Perda.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui penetapan Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda) menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur,” tandasnya. (KN01)