Surabaya (KN) – Pandangan miring seputar sepak terjang pengembang yang seringkali menjadi ‘kambing hitam’ permasalahan yang timbul seperti banjir ataupun rusaknya lingkungan sekitar perumahan segera menemui solusinya.
Citra buruk tersebut diakui oleh Erlangga Satriagung. Namun pengusaha properti yang sudah menekuni bisnisnya sejak tahun 80an berkomitmen ingin mengubahnya. “Seperti biang kemacetan, banjir, mengacaukan perencanaan kota karena tumbuh sporadis, dan sering dicap sebagai pencipta disparitas sosial dengan warga (kampung) sekitar perumahan,” kata mantan Ketua KADIN Jatim dua periode itu kepada pers di Surabaya, Selasa (7/6).
Namun, anggota Badan Pertimbangan Organisasi/BPO DPP REI 2010-2013 yang juga pernah mencalonkan walikota Surabaya pada tahun 2005 itu optimis bahwa tudingan miring tersebut akan bisa dihapus di masa mendatang.
Solusi yang ditawarkan adalah pembungunan dengan Kawasan Perumahan Terintegrasi (KPT). Namun konsep itu harus melibatkan dan mendapat dukungan secara sinergis dari pemerintah sebagai pemangku kekuasaan atau otoritas di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.
“Konsep tata kota dan properti di setiap daerah harus nyambung. Pertumbuhan perumahan diimbangi pertumbuhan infrastruktur penunjang. Tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Erlangga yang akan mencalonkan sebagai Ketua REI Jatim pada Musyawarah Daerah, 21-23 Juni 2011 itu.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pengembang, maka proyeksi pembangunan perumahan bisa dikontrol dan tertata sesuai dengan yang diinginkan. Wajah kota tetap cantik, kerusakan lingkungan dan dampaknya bisa dicegah.
“Selama ini kan bupati menuding pengembang. Padahal carut mawut pembangunan perumahan selama ini karena tidak ada sinergi saja,” katanya.
Keberadaan KPT terintegrasi dengan penataan dan perencanaan kota, RT/RW, dilengkapi fasilitas pendukung seperti sekolahan, tempat ibadah, function hall, transportasi umum, hingga rumah sakit/klinik kesehatan.
Juga disiapkan fasilitas komersial yang disediakan oleh masing-masing pengembang anggota KPT, mulai dari unit perumahan, ruko, supermarket, function hall dan komersial lainnya.
“Harus ada blueprint kawasan pengembangan ekonomi, saya tidak menyebutnya kawasan pengembangan perumahan. Sebab dengan tumbuhnya sektor properti maka secara otomatis ekonomi setempat akan ikut bergerak,” tambah pengusaha yang membidani pasar modern Puspa Agro di Jemundo, Sidoarjo itu.
Tidak adanya konsep atau sinergi antara pengembang dengan pemerintah itulah yang menjadi landasan dasar dirinya nekat mencalonkan Katua REI Jatim meskipun dinilai kalangan justru merupakan langkah yang turun derajat.
“Itu yang mendorong saya maju. Saya akan membenahi masalah yang terjadi selama ini. Kalau tidak, akan jadi biang masalah terus. Kasihan anak cucu kita nanti kalau tidak ditata dari sekarang,” kata pengusaha yang mengusung prinsip “Bisnis Jangan Merusak” itu.(red)
Foto : Erlangga Satriagung