Surabaya (KN) – Desakan agar dilakukan kocok ulang terhadap seluruh alat kelengkapan DPR Surabaya agar dilakukan secepatnya semakin menguat. Dukungan terhadap upaya kocok ulang itupun semakin menguat. Kocok ulang ini sangat didukung lantaran untuk refresh atau penyegaran anggota dewan itu sendiri.
Ada anggota dewan yang memang bukan bidangnya duduk di suatu komisi, dia merasa jenuh. Namun dengan kocok ulang, maka bisa menjadi penyegar anggota dewan itu sendiri. Saat ini memang sudah saatnya kocok ulang dilakukan, sebab di daerah lain bahkan di tingkat pusat, seluruh anggota legislatifnya sudah dikocok ulang.
Vokalis fraksi Golkar yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya Erick Reginalk Tahalele mencurigai adanya unsur kesengajaan dari ketua DPRD Surabaya untuk tetap mempertahankan komposisi yag sudah ada. Dikarenakan komposisi yang ada sekarang ini sudah dianggap pas untuk bisa mendukung seluruh kebijakannya, meski terkadang dinilai kontroversi.
“Saya tidak tahu kenapa hal ini belum dilakukan dan direspon oleh ketua. Kayaknya sengaja dilakukan untuk tetap mempertahankan komposisi seperti sekarang ini. Karena dianggap pas dan sangat mendukung berbagai kebijakannya, meski terkadang kurang pas dan kontroversi” terang politisi Golkar ini.
Menurutnya, ada beberapa komposisi alat kelengkapan dewan yang belum sesuai seperti jamlah personil Badan kehormatan (BK) dan pimpinan Badan Legeslasi (Banleg). Badan kehormatan itu mestinya bisa 7 orang, tapi ternyata hanya ditentukan untuk fraksi terbesar sehingga jumlahnya hanya 5 orang. Begitu juga dengan pimpinan Banleg, jumlahnya 3 orang yang semestinya cukup 2 orang saja.
Sebagai anggota fraksi Golkar, Erick mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa fraksi lain untuk segera melakukan kocok ulang alat kelengkapan dewan. Jika hal ini tidak juga dilakukan, Erick juga menegaskan bahwa Fraksinya bisa saja menarik seluruh personilnya yang duduk di alat kelangkapan dewan yang sekarang sebagai bentuk protes.
Hal senada juga diungkapkan Mochammad Anwar anggota Fraksi Demokrat DPRD Surabaya, menurutnya hanya DPRD Surabaya yang tak melakukan kocok ulang. Sebab masa dinas 2,5 tahun dewan Surabaya, sebenarnya jatuh pada 24 Pebruari 2012, namun saat ini Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana masih tak berada di tempat karena melaksanakan ibadah Umroh.
“Tak ada yang salah dengan kocok ulang karena itu diatur dalam Tatib Dewan. Ini kan penting untuk penyegaran anggota itu sendiri,” ujar Anwar yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
Bagi Anwar, kocok ulang ini juga bisa menjadi evaluasi Dewan. Sebab, selama perjalanan kedewanan 2,5 tahun, bisa diketahui kalau orang yang tak pas di bidangnya bisa dipindah ke alat kelengkapan dewan yang sesuai dengan bidangnya.“Banyak anggota d
ewan yang mendukung upaya kocok ulang ini. Ini tak salah dan diatur dalam aturan yang jelas,” ujar Anwar. (anto/Jack)
Foto : Erick Reginal Tahalele