Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur (TP PKK Jatim) berperan dalam pembangunan kesehatan di Jatim. Untuk mendukung program pemerintah, PKK Jatim mengangkat 3 isu utama Gerakan TP PKK Jatim, antara lain Penanganan Covid-19, Penurunan Angka Stunting dan Penguatan Ekonomi Masyarakat.
Ketua TP PKK Jatim,Arumi Bachsin Emil Dardak,saat Forum Diskusi Ilmiah Bidang Kesehatan Jatim, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Rabu (23/2/2022)mengatakan, dari 3 isu besar tersebut kemudian di-breakdownterhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.Mulai masalahangka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, masalah sosial pada anak dan remaja,masalah kesehatan,sanitasi dan juga persoalan pangan.
“Dari masalah tersebut,PKK merumuskan beberapa program,yang bermitra dengan dinas-dinas di Jawa Timur,sehingga program ini bisa mengena di masyarakat,” katanya.
Sebagai contoh, program edukasi yang dinamai dengan Gerakan Tisagaluh, yaitu Tiap Satu Orang Kader/ibu di rumah bertugas mengedukasi tiga atau lebih anggota keluarganya, dan sepuluh rumah di sekitarnya.
“Dalam pencegahan dan penurunan angka stunting, TP PKK Jatim telah melakukan pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), dimana 1 ibu hamil KEK didampingi oleh 1 orang kader PKK di masing-masing desa/ kelurahan mulai dari awal kehamilan hingga masa nifas dengan tujuan agar ibu hamil melahirkan bayi yang sehat dan tidak stunting di fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Kemudian ada program panduan posyandu. Pada awal-awal pandemi sempat kebingungan apakah posyandu tetap buka ataukah tutup. “Kemudian kami dari tim penggerak PKK sebagai salah satu mitra, karena posyandu ada 3 leading sektor, yakni PKK, Dinkes, dan Dinas Pendidikan, sehingga kami beri panduan bagaimana caranya posyandu ini bisa buka. Dengan menyesuaikan tingkatan zonasi pada saat itu, apakah zona kuning, hijau atau merah dan seterusnya,” kata Arumi.
Sementara untuk penguatan ekonomi masyarakat, diupayakan agar terpenuhi gizi yang seimbang dengan melestarikan pekarangan,pemanfaatan pekarangan. Sebab terkait persoalan stunting, tidak sedikitkeluarga dengan ibu hamil,yangresikotinggi atau ibu hamilyang punya kekurangan energi kronis. “Ibu hamil dengan resiko kekurangan energi kronis,bisa perbaikan energinya, maupun gizinyasemasa kehamilan, sehingga nantimelahirkan anak denganberat badan lebih dari2,5 kg,” terangnya.
Dekan FKM UNair, Dr Santi Martini, dr., M.Kes, pada kesempatan ini menyampaikan, Institusi pendidikan terus berperan dalam membantu Pemprov Jatim dalam pembangunan kesehatan. Ini merupakan bagian dari konsep kerjasama pentahelik, yakni kerjasama antara akademisi,pemerintah, sertaswastadanmasyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa organisasi kesehatanmaupunorganisasi profesi.
“Kita bisa lihat bagaimana peran dari PKK dalam mendukung pembangunan kesehatan di Jatim, bagaimana luar biasanya kegiatan PKK Provinsi Jatim. Kalau kita lihat dari program-program, ada program terkait dengan penanganan covid 19, bagaimana berkaitan dengan ekonomi keluarga,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam penanganan Covid-19, TP PKK Jatim telah melaksanakan beberapa kegiatan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu membagikan dan mengedukasi fungsi penggunaan masker kepada 26 juta masyarakat Jawa Timur, khususnya kepada para Ibu sebagai ujung tombak pendidikan di keluarga. Selain itu, juga membagikan beras sebanyak 105 paket (20 ton) bagi penderita Covid-19 serta memberikan bantuan PMT bagi Ibu Hamil dan Balita di 38 kabupaten/ kota.
Pendampingan pencegahan stunting oleh kader PKK mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sebanyak 3.665 bayi lahir tidak BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan 3.547 bayi panjang badannya lebih dari 48 cm.
Selain itu, prevalensi stunting di Jawa Timur juga mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2019, prevalensi stunting berdasarkan data SSGBI sebesar 26,5%, sedangkan pada tahun 2020 prediksi prevalensi stunting berdasarkan Lirbangkes Kemenkes RI sebesar 25,64% dan pada tahun 2021 prevalensi stunting berdasarkan data SSGBI sebesar 23,5%.
“Hal tersebut menunjukkan telah terjalin kerjasama yang baik antara Gubernur Jawa Timur sebagai pembina bersama Tim Penggerak PKK dalam penanganan Covid-19 serta upaya pencegahan maupun penurunan stunting di Jawa Timur,”ujarnya. (KN04)