Jember (KN) – DPRD Jember keberatan Perusahaan Daerah Perkebunan memperluas sektor usahanya di luar usaha perkebunan. Perusahaan itu sebaiknya memaksimalkan ribuan hektare lahan yang ada.
“Persoalan perkebunan dari tahun ke tahun dengan perubahan iklim, era gloalisasi, pasar bebas, akan membuat perusahaan perkebunan menjadi terpojok. Maka harus ada perangkat hukum yang memperbolehkan ekspansi pasar, ekspansi usaha,” kata Direktur Produksi dan Teknik PD Perkebunan Sudarisman.
Sudarisman mencontohkan pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diserahkan ke PD Perkebunan oleh Pemerintah Daerah yang terpaksa mandeg. Ini dikarenakan tak ada aturan yang melindungi pengelolaan SPBU oleh PD Perkebunan.
“Apa iya akan memberikan kontribusi pendapatan. Saya ragu-ragu, apalagi dengan manajemennya. Perlu ada kajian komprehensif apakah memang betul-betul dibutuhkan penambahan usaha, seperti SPBU. Sementara itu 4000 hektare lahan kebun saja belum maksimal, kok sudah buru-buru mengajukan penambahan usaha,” kata Asir anggota Komisi C DRD Jember.
Asir menyatakan, saat peraturan daerah mengenai PDP diajukan, DPRD Jember belum menerima kajian akademis terkait perluasan usaha non-perkebunan. Asir mengakui, kemungkinan penambahan pendapatan bisa saja terjadi dengan adanya perluasan usaha. Tapi tetap saja PDP harus memaksimalkan dulu lahan mereka sebelum berpikir unruk melakukan perluasan.
“Kalau dipaksakan, akhirnya PD Perkebunan tak akan fokus. Kegiatan pokok perkebunan tak akan maksimal. Jika memang mau melakukan penambahan usaha, sebaiknya sektor yang masih terkait, yakni pengolahan produk pascapanen. Jadi PDP ini tak lagi menjual bahan mentah,” kata Asir. (an)
Foto : Kantor DPRD Jember