Surabaya (KN) – LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun 2010 diterima seluruh Fraksi DPRD jatim. 
Namun, sejumlah fraksi memberikan catatan kepada Pemprov Jatim agar kekurangan dalam kinerjanya segera dilakukan perbaikan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim, H Hery Prasetyo SPd saat membacakan pendapat akhir Fraksi terhadap LKPJ Gubenur 2010 pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim, (9/5) mengatakan, Fraksi Demokrat dapat menerima LKPj gubernur akhir tahun anggaran 2010. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Gubernur pada LKPj 2010, yakni terus melakukan perbaikan kinerja pemerintahan dengan melaksanakan evaluasi kinerja kepada semua SKPD secara periodik.
Catatan yang lain, Pemprov Jatim harus mengatasi secara tepat dan terukur dalam segala peristiwa bencana, peningkatan kualitas pendidikan, mengatasi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, melakukan reformasi birokrasi dengan mengadakan pengembangan kelembagaan Pemprov Jatim.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim, Dra Hj Anisah Syakur MAg mengatakan, LKPj Gubernur ini setidaknya telah mengambarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi Provinsi dan Kab/Kota di Jatim. Dalam hal ini, sulitnya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri dan pertanian.
“Infrastruktur Jatim merupakan hambatan paling utama dalam menarik investasi. Oleh karena itu, upaya mengurangi hambatan arus mobilitas sumber daya manusia dan perpindahan barang, baik di dalam kota maupun antar Kab/Kota perlu dipercepat. Di sinilah, sekali lagi FPKB mengingatkan kejelasan prioritas anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur transportasi di tahun yang akan datang,” tuturnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifulah Yusuf yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Ipul mengatakan, Pemprov Jatim dapat meningkatkan capaian terhadap lima indikator kinerja utama. “Dari pengamatan kami, lima kinerja utama pada anggota DPRD sasaran utama adalah dua, mengenai masalah kemiskinan dan penganguran. Terhadap kedua masalah ini, apa yang disampaikan oleh Frraksi-Fraksi pada prinsipnya sejalan dengan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya menyangkut masalah perburuhan, apa yang disampaikan oleh seluruh anggota Fraksi sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu. “Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Jatim untuk bisa menindaklanjuti, setidak-tidaknya mempercepat UU badan penyelenggara jaminanan sosial untuk bisa ditetapkan serta memperbaiki sistem kerja kontrak yang dianggap kurang memberikan kenyamanan dan dinilai tidak menguntungkan bagi buruh dan para pekerja,” paparnya.
Gus Ipul berharap, dari LKPj Gubenur tahun 2010 ini telah mendapatkan respon positif dari segenap anggota dewan, dan secara keseluruhan dapat diterima untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD, dengan subtansi pokok berupa catatan rekomendasi perbaikan kerja yang mencakup bidang dan sektor sebagai amanat yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov Jatim. (rif)
Foto : Suasana sidang paripurna DPRD Jatim