Surabaya (KN) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak agar pemerintah pusat menolak dan tidak mengesahkan aksesi Framework Convention On Tobacco Control (FCTC).Ketua Komisi B, Agus Dono Wibawanto di DPRD Jatim, Kamis (12/12/2013) mengatakan, saat ini program aksesi FCTC dinilai tidak memihak petani tembakau dan rakyat kecil yang bekerja di sektor industri tembakau dan cengkih dari hulu hingga hilir, namun hanya menguntungkan pihak asing.
Komisi B juga mendesak agar pemerintah pusat menolak dan tidak mengesahkan aksesi Framework Convention On Tobacco Control (FCTC).
“Kami akan ke pemerintah pusat untuk segera melakukan penolakan untuk tidak mengesahkan FCTC, karena ini sangat berpotensi menghancurkan pengusaha rokok kretek di Jatim,” ujarnya.
Apabila pihak pemerintah mengesahkan FCTC, akan mematikan rokok kretek yang merupakan produk dalam negeri dan sebaliknya akan justru menguntungkan asing karena memperbesar impor rokok putih dari luar negeri. “Padahal, ada enam juta petani dan buruh tani tembakau, 600.000 buruh linting rokok dan 30,5 juta tenaga kerja di Indonesia yang hidupnya tergantung pada industri kretek,” paparnya
Menurutnya, larangan atau pembatasan yang ada dalam FCTC secara jelas bertentangan dengan UU No 12/1992 dan tentang Sistem Budidaya Tanaman, serta akan mematikan kehidupan Iebih dari dua juta petani tembakau Indonesia. “Maka itu, Komisi B DPRD Jatim bersama petani tembakau di Jatim yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dengan tegas meminta kepada pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan tidak melakukan aksesi FCTC,” ujarnya. (rif)
Ilustrasi Menolak Aksesi FCTC