Surabaya (KN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap adanya sinkronisasi dan konsultasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah setempat, khususnya pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim. Dengan adanya sinkronisasi, kebijakan yang dikeluarkan cenderung lebih pada keberpihakan pada masyakat kecil, khususnya pada nasib para petani di Jatim.
Ketua Komisi B Renville Antonio, yang di konfirmasi, Kamis (22/9) mengatakan, pada saat pelaksanaan jaring aspiransi masyarakat di Jatim, ternyata banyak sekali masyarakat khususnya para petani dan peternak mengeluhkan dengan kondisi yang ada. Saat musim panen harga cenderung menurun, apalagi dibarengi dengan kondisi alam yang tidak menentu.
Selain itu, sulitnya pasar yang menampung hasil pertanian maupun ternak dengan dibarengi kebijakan pemerintah yang juga menekan nasib para petani dan peternak. “Pada dasarnya, di Jatim terdapat beberapa produksi agrobis unggulan. Namun belum sinkronnya program antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berdampak hasil unggulan yang dikeranakan belum ditentukan produksi unggulan tiap daerah,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2014 Jatim mencanangkan menjadi Provinsi angrobisnis terbesar di Indonesia. Tentunya, hal itu menjadi tugas besar bagi pemerintah Provinsi Jatim untuk merealisasikan program tersebut.
Dalam rangka penyiapan perubahan anggaran keuangan Provinsi Jatim tahun 2011, Komisi B DPRD Jatim menghendaki sebuah perencanaan anggaran yang matang serta nantinya mampu dipertanggungjawabkan. Menginggat komisi itu adalah komisi yang banyak memberi warna bagi peningkatan perekonomian di Jatim.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengatakan, Komisi B memandang perlu dilakukan sinkronisasi dan konsultasi berkautan dengan program cooperative faming dan good agricultural practice kepada Pemerintah Pusat. Dalam hal ini adalah Kementrian Pertanian RI. “Produk unggulan nasional ini nantinya yang menjadi referensi bagi Jatim dalam menyusun sebuah program,” ujarnya.
Dia menuturkan, pada unggulan pertanian di Jatim itu tentunya hasilnya tidak diragukan lagi. Namun sangat ironis sekali apabilai Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim masih sangat kecil dibandingkan Provinsi lainnya. “Apa artinya jika produksi pertanian naik namun tidak diimbangi dengan kenaikan nilai tukar petani maka nasib petani sangat memprihatinkan. Saat ini, nilai tukar petani di Jatim mencapai 102,77 naik 0,45% dari nilai tukar petani sebelumnya yakni 102,32,” tuturnya. (rif)