Surabaya (KN) – DPR RI berjanji Perppu No 1/2014 terkait Pilkada Langsung dipilih oleh rakyat dan pilkada tidak langsung yang dipilih melalui Dewan akan diputuskan pada Januari 2015 mendatang.Ketua DPR RI, Setya Novianto di sela-sela acara Parlimentary Even on MDGs Acceleration an Post 2015 di ShangriLa Hotel, Surabaya, Kamis (13/11/2014) mengatakan, DPR RI akan segera melakukan pertemuan bersama pemerintah pada tahun persidangan pertama tepatnya Januari 2015 untuk membahas seluruh surat yang masuk terutama Perppu 1/2014 terkait Pilkada. Dari sidang pertama nantinya akan dilakukan evaluasi dan mudah-mudahan Januari atau februari 2015 sudah ada keputusan.
‘’Yang pasti pada Januari 2015, kami sudah bisa memberikan keterangan kepada masyarakat terkait Perppu 1/2014 tentang Pilkada. Namun yang pasti setelah adanya islah ini, kami akan membahas surat-surat yang masuk sekaligus melakukan evaluasi. Diharapkan antara Januari sampai Februari sudah ada keputusan dan tinggal diserahkan kepada komisi yang membidanginya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dengan bersatunya Koalisi Indonesia Hebat (KIH)-Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, pihaknya optimistis ada sinergi yang bagus agar DPR lebih produktif dan efektif demi kepentingan bangsa dan negara. “Semoga DPR ini semakin solid, semakin baik dan disegani, berwibawa serta dipercaya rakyat sehingga kita bisa menjadi wakil rakyat sesungguhnya, dan juga mengambil keputusan soal perppu pilkada tersebut ” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan jika Perppu 1/2014 segera dibahas, tepatnya pada tahun persidangan pertama tahun 2015. Karenanya hingga saat ini belum bisa dipastikan, apakah Pilkada akan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Ini karena pembahasan di komisi belum bisa dilaksanakan.
‘’Jadi kami belum bisa mengatakan, apakah Pilkada nanti akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sesuai jadwal, pembahasan masalah Perppu 1/2014 baru dilaksanakan pada Januari 2015. Diharapkan Januari juga sudah ada keputusan,’’ ujarnya.
Seperti diketahui, hampir seluruh KPU di Jatim mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat. Hal ini sebagai antisipasi jika nantinya Perppu 1/2014 diterima oleh DPR RI. Sebaliknya, jika tidak, maka secara otomatis dana untuk pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung akan kembali ke kas daerah.
Bahkan Gubernur Jatim telah mempersiapkan skneario pilkada yaitu Dua skenario itu, pertama pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD. Meski dua skenario tapi anggaran tetap menggunakan anggaran lama yang telah disusun kabupaten/kota setempat. (yo)