Jakarta, mediakorannusantara.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR RI akan membentuk pusat komando atau command center untuk mempercepat penanganan berbagai masalah yang berkaitan dengan reforma agraria.
Dasco menjelaskan hal tersebut saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
Menurut Dasco, pembentukan command center tersebut bertujuan untuk melengkapi kinerja panitia khusus (pansus) yang sudah dibentuk oleh DPR sebelumnya.
“Nanti akan dibikin semacam command center yang digabung dengan pimpinan Komisi III,” ucap Dasco di hadapan para perwakilan buruh.
Sufmi Dasco Ahmad juga menjelaskan bahwa Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang telah dibentuk sejak Oktober 2025 selama ini berjalan lambat karena masih fokus melakukan proses sinkronisasi.
Demi langkah percepatan, pansus tersebut nantinya akan dikendalikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
“Jadi, nanti Pansus Agraria ini akan langsung dipegang oleh Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR dan di command center ada Komisi III,” jelas Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menyebutkan bahwa command center itu berfungsi menampung informasi dari masyarakat jika terjadi persoalan konflik di lapangan secara langsung.
Melalui pusat kontrol tersebut, DPR diharapkan bisa memberikan respons cepat beserta langkah mitigasi yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah.
“Kami kalau kemudian tidak dapat informasi kayak kemarin yang waktu kita diinfokan, kami tidak tahu bahwa ada terjadi kejadian di lapangan ada mungkin penangkapan, ada kemudian ya masalah antara perusahaan-perusahaan dengan petani,” ucapnya.
Dasco pun mengajak seluruh serikat buruh untuk terus aktif melakukan audiensi dengan pihak parlemen.
“Jangan kapok kita mesti duduk sekali lagi, tolong dilakukan inventarisasi mana-mana yang urgen untuk segera ditindaklanjuti,” tutur Dasco.
Dalam kesempatan yang sama pada Jumat, 1 Mei 2026 tersebut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengatakan bahwa sejak Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dibentuk, masih banyak catatan persoalan yang terjadi di lapangan.
Dewi Kartika menjelaskan bahwa pada periode Desember 2025 hingga April 2026, masih ditemukan kasus petani, aktivis, dan masyarakat adat yang ditembak, dianiaya, hingga ditangkap saat mempertahankan tanah mereka.
“Artinya, sejak dibentuknya pansus, kami masih menunggu sebenarnya perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat di pedesaan, termasuk tentu aktivis-aktivis lainnya yang selama ini gigih memperjuangkan hak-hak buruh dan perjuangan demokrasi,” ucap Dewi.
Dewi menilai bahwa program reforma agraria saat ini sangat membutuhkan dorongan politik yang kuat dari pihak DPR RI.
“Kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI maka reforma agraria tidak akan dijalankan dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani,” kata Dewi.(wa/ar)