Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti rencana pemerintah menerapkan kebijakan konversi gas elpiji tiga kilogram ke kompor listrik. Pasalnya, kebijakan itu dinilai akan menambah beban masyarakat pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait menegaskan, kebijakan konversi kompor listrik itu akan semakin menambah beban masyarakat setelah adanya kenaikan BBM. Terutama beban bagi pelaku UMKM, nelayan hingga masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan.
“Ini ada sebuah kebijakan yang saya pikir membingungkan. Karena di satu sisi pemerintah sudah menaikkan BBM, tapi di satu sisi ini ada upaya juga untuk mengganti gas ke listrik,” kata Muhammad Fawait di kantor DPRD Jatim, Senin (26/9/2022).
Politisi yang lekat disapa Gus Fawait itu mengungkapkan, bahwa berdasarkan informasi dari pihak berkompeten, kompor listrik tidak bisa digunakan untuk rumah yang memiliki daya listrik 450-900 VA. Sementara di Indonesia, rata-rata masyarakat miskin rumahnya memiliki daya listrik 450-900 VA.
“Tentu ini akan menjadi sebuah beban bagi masyarakat miskin setelah ada kenaikan BBM, ditambahi dengan rencana yang mungkin membuat mereka bingung dan beban baru,” tegas dia.
Maka dari itu, Gus Fawait menyatakan bahwa Fraksi Gerindra DPRD Jatim mendorong pemerintah agar dapat mengkaji ulang kebijakan konversi kompor listrik tersebut. Jangan sampai kebijakan konversi gas melon ke kompor listrik justru akan menambah beban masyarakat kecil.
“Harus dikaji lagi sebaik mungkin. Saya tahu niat baik pemerintah. Pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat,” kata dia.
“Jangan sampai, kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian mendalam ini, justru akan menimbulkan masalah baru setelah kenaikan BBM yang itu juga bebannya bagi masyarakat berat,” sambungnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra DPRD Jatim menyatakan akan terus menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan pemerintah terkait konversi gas ke kompor listrik.
Sementara di tingkat Provinsi Jatim sendiri, Gus Fawait memastikan juga terus memperjuangkan adanya program pengentasan kemiskinan atau subsidi bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan harga BBM.
“Maka dalam pembahasan APBD 2023, kita akan perintahkan semua anggota fraksi di masing-masing komisi untuk menyuarakan harus ada program di 2023 APBD itu untuk pengentasan atau subsidi kepada masyarakat terdampak harga kenaikan BBM,” tutupnya. (KN01)