KORAN NUSANTARA
Headline indeks Surabaya

Dikabarkan Karena Deal Politik Belum Jelas, Paripurna Pemilihan Wawali Gagal Dilakukan

paripurna-kosongSurabaya (KN) – Paripurna lanjutan untuk melakukan pemilihan wawali Surabaya pengganti Bambang DH, Kamis (7/11/2013),  kembali gagal dilaksanakan. Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang hadir sejak pukul 11.00 Wib, akhirnya memutuskan meninggalkan gedung DPRD Surabaya sekitar pukul 12.00 Wib. Alasannya, walikota harus menghadiri acara pembukaan Pekan Kreatif Srikandi di atrium Rainbow ITC.

Risma sapaan akrab Walikota Surabaya, turun dari ruang paripurna didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junanta dan Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud.

Kepada wartawan, Risma mengaku ada kegiatan lain yang menuntut kehadirannya. Bahkan sampai pukul 13.00 Wib, lanjutan paripurna setelah di skorsing sejak Rabu (6/11/2013) siang pemilihan itu belum juga digelar.

Di luar ruang paripurna, petugas kepolisian dengan pengamanan terbuka dan tertutup masih berjaga-jaga. Hanya saja, saat ini, petugas kepolisian tak memasang pagar berduri di depan kantor dewan seperti sehari sebelumnya karena rapat paripurna pwmilihan wawali itu diwarnai adanya demo.
Namun kondisi ini memang membuat beberapa kalangan jenuh. Bahkan ada yang bersuara, “Ya begini ini kalau urusan rakyat ditumpangi kepentingan pribadi.”

Risma sendiri mengakui, dengan molornya paripurna pemilihan ini akan semakin menghambat pembahasan RAPBD 2014. “Kalau seperti ini, pembahasan RAPBD pasti molor. Kita tak menginginkan hal itu, sebab akan berimbas juga pada rencana pembangunan. Kan tahun lalu sudah terlambat, jangan sampai tahun ini terlambat lagi,” kata Risma.

Di sisi lain, Panlih Wawali dikritik masyarakat. Sebab dua calon yang dipercaya jadi wawali, memiliki muara kasus yang sama di kepolisian.
Wisnu Sakti Buana telah dilaporkan ke Polda Jatim terkait dugaan penggelapan dana pelicin untuk mengelola ponten di terminal Purabaya dan Syaifudin Zuhri dilaporkan kasus penganiayaan di Polrestabes Surabaya terkait kasus sama hingga melakukan pengeroyokan.

Di Polda, kasus itu di SP-3 tanpa keterangan yang jelas. Sementara kasus di Polrestabes dianggap sudah ada perdamaian atas kasus pengeroyokan itu. Perdamaian yang dilakukan Syaifudin karena telah mengembalikan mobil APV ke pelapor. Padahal pada kasus itu sudah ada tersangka yang menjalani hukuman, tapi tidak demikian untuk Syaifudin Zuhri yang tetap bebas.

Terkait masalah hukum, pengembalian barang itu tentu tak mengapus kasusnya, apalagi kasus itu murni kriminal, bukan delik aduan.
Yang mengejutkan ada kavar miring seputar gagalnya pelaksanaan pemilihan wawali Surabaya pengganti Bambang DH itu. Kabarnya, pihak yang tak hadir dalam paripurna pemilihan yang dijadwalkan Banmus pada Rabu (6/11/2013) itu kecewa lantaran ada deal politik yang tak beres.

Diantara deal politik itu terkait posisi atau jabatan yang diminta atau terkait nilai rupiah yang dijanjikan. Namun kabarnya, lebih banyak pada masalah posisi atau jabatan yang ditawarkan.

Posisi itu seperti kosongnya jabatan ketua Badan Kehormatan, jabatan sekretaris Komisi C dan lainnya. Bahkan ada juga kabar yang menyebutkan masalah ‘bagi hasil’ atas lolosnya tipping fee. Pasalnya, salah satu calon wawali, Syaifudin Zuhri sempat diisukan menerima bagi hasil tersebut. Tentu saja anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan yang sama dan tak mendapat jatah itu, geram.

Bentuk kegeraman itu, diwujudkan dari ketidakhadirannya di paripurna. Sehingga menyebabkan paripurna itu tak kuorum.

Kabarnya pada paripurna itu hanya 31 anggota dewan saja yang hadir. Sementara 1 anggota dewan telah cuti hamil (Reni Astuti), sehingga total yang harus hadir saat itu adalah 49 orang.

“Kabarnya seperti itu, ada deal-deal yang belum terselesaikan. Ada yang minta jabatan sebagai sekretaris Komisi C dan ada pula yang minta bagian dari tipping fee. Ini masih kabar saja, jadi belum bisa dibuktikan,” ujar salah satu anggota dewan yang minta identitasnya dirahasiakan.

Sementara dalam jumpa pers-nya, Wisnu Sakti Buana menegaskan, tidak benar jika ada hal lain yang menjadi pemicu tak kuorumnya pemilihan wawali. Semua sudah sesuai mekanisme dan wawali ini jatahnya PDI Perjuangan.

“Yang tak hadir mencapai 18 orang, 1 cuti hamil. Untuk kuorum seharusnya mencapai 37 suaran. Rapat ini masih dalam skorsing sampai batas waktu tak ditentukan. Ini menghambat kegiatan dewan. Masalah deal lainnya, tak ada,” ungkap Wisnu dalam jumpa pers yang dihadiri beberapa anggota fraksi selain Golkar dan PKS, Rabu (7/11/2013).  (anto/Jack)

Related posts

Munculkan Semangat Juang Generasi Muda Lewat Sekolah Kebangsaan

kornus

Menjelang HJKS ke -730, Pemkot Surabaya Berikan Insentif Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan

kornus

Turut Bantu Memajukan Pendidikan di Jawa Timur, Gus Fawait Raih Penghargaan Nasional Dewi Sartika Awards

kornus