Surabaya (KN) – Kabar bahwa Sekertaris Kota (Sekkota) Surabaya ingin menghentikan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat miskin per 1 Oktober 2014, mendapat sorotan dari anggota DPRD kota Surabaya, Baktiono.Sebelumnya, Baktiono telah menerima pemberitahuan melalui via Short Massage Service (SMS) bahwa Sekkota Surabaya ingin memberhentikan penerbitan SKTM bagi masyarakat tidak mampu. Mekanisme penghentian SKTM tersebut, Sekkota akan memanggil camat untuk menyampaikan kepada lurah se-Surabaya agar disampaikan kepada warga.
Anggota dewan asal fraksi PDI-P ini mengatakan, seharusnya surat keterangan tidak mampu tersebut tetap harus diterbitkan bagi warga kota Surabaya. Sebab, selain dapat menimbulkan kericuhan, surat tersebut masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin untuk meringankan beban hidup rakyat kecil.
“Kalau untuk mencari masyarakat yang benar-benar tidak mampu gampang. Data saja, mereka (masyarakat) yang pendapatanya dibawah upah minimum kota (UMK), mereka yang penghasilanya dibawah UMK harus tetap mendapatkan SKTM,” tegas Baktiono.
Anggota DPRD Surabaya empat periode ini menambahkan, bahkan janji Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pengganti kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang lama, nyatanya sampai saat ini tidak terealisasi.
“Kami tidak tahu alasan pastinya apa, sehingga Pemkot memberhentikan penerbitan surat keterangan tidak mampu ini. Maka dari itu, Selasa (7/10/2014) besuk, kami akan mengusulkan ke pimpinan dewan agar mengundang Sekkota, Asisten Kesra, serta Dinas Kesehatan Surabaya, untuk menanyakan kejelasanya,” imbuhnya. (anto)