Surabaya (KN) – Keputusan sepihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, merelokasi bus Antara Kota Antar Provinsi (AKAP) yang sebelumnya masuk ke Terminal Tambak Oso Wilangun (TOW) dikembalikan ke Terminal Purabaya disesalkan anggota dewan. Salah satunya disampaikan Ketua Komisi C (pembangunan) Sachiroel Alim Anwar. “Jujur kita tidak habis pikir dengan keputusan Dishub Surabaya,” kata Sachiroel Alim anwar, Minggu (23/2/2014).
Alim menjelaskan, dalam setiap hearing (dengar pendapat) sebenarnya telah disepakati bahwa setiap keputusan yang akan diambil Dishub harus berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal ini Polrestabes Surabaya, organisasi angkutan darat (Organda), anggota dewan, serta para pihak yang ada di TOW.
Menurutnya, tidak hanya Komisi C yang dibuat geram dengan keputusan Dishub tersebut. Tapi banyak pihak lainnya juga kecewa dengan keputusan Dishub ini. Mengingat keputusan mengembalikan bus AKAP dari TOW ke Purabaya, merupakan langkah mundur dalam usaha memajukan Terminal Tambak Oso Wilangun.
“TOW itu dibangun dengan uang rakyat Surabaya yang diambilkan lewat APBD. Harusnya, juga bisa dimanfaatkan bagi warga Surabaya yang ada di sini (Surabaya),” sesalnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat tepatnya setelah masa reses Komisi C DPRD Surabaya akan mengundang Dishub Kota Surabaya, beserta para pihak terkait. “Kita sebenarnya tidak memermasalahkan ketidak hadiran kepala Dishub dalam setiap hearing yang digelar. Asalkan, setiap kebijakan yang diambil tidak membuat resah masyarakat,” tandasnya.
Sekretaris Paguyuban Pekerja Angkutan Terminal Tambak Osowilangun, Supari juga mengaku kecewa dengan keputusan sepihak yang dibuat Dishub. Supari mengancam, jika dalam waktu dekat rute bus AKAP tidak dikembalikan seperti sedia kala, pihaknya akan menggelar demo besar-besaran.
“TOW sudah selesai direnovasi, bahkan sekarang mulai ramai lagi. Makanya keputusan Dishub mengembalikan bus AKAP itu sangat lucu dan mencurigakan. Jangan salahkan kalau nanti ada demo,” kata Supari.
Sebab, akibat keputusan yang diambil Dishub secara kasat mata telah merugikan banyak pihak. Baik itu supir bemo atau angkutan, maupun bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang telah lama mangkal di TOW.
“Di TOW ada sekitar 800 bemo. Itu belum termasuk bus dalam kota maupaun AKDP yang mencapai 300 bus. Makanya, dalam waktu dekat kita akan minta klarifikasi kepada Walikota,” tandasnya. (anto)