KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Dewan Minta Pemprov Jatim Lebih Serius Tangani Bencana Kekeringan

KEKERINGANSurabaya (KN) – Kalangan DPRD Jatim mendesak dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih serius dalam persiapan menghadapi bencana kekeringan.Anggota Komisi D DPRD Jatim, Nizar Zahro usai melakukan hearing dengan Dinas Cipta Karya Jatim, Rabu (9/10/2013) mengatakan, saat ini kebutuhan air bersih bagi warga saat ini, belum terjangkau. Bahkan pengadaan pipanisasi malah turun.

Untuk itu, Pemprov Jatim mereviu ulang kegiatan pelayanan bagi warga miskin. ’’Setidaknya, kami berharap tahun depan sudah ada penurunan signifikan mengenai desa-desa yang terdampak kekeringan,’’ paparnya.

Ia menjelaskan, selama ini kebutuhan anggaran Rp 30 miliar untuk mengcaver kebutuhan pelayanan warga miskin, masih sangat jauh. Karena untuk pelayanan saluran pipanisasi air bersih, pemukiman, sanitasi membutuhkan bagi 15 juta warga miskin memerlukan dana hingga Rp 35 triliun
“Saat ini, masih jauh kebutuhan yang disampaikan oleh pemerintah provinsi. Akibatnya pelayanan bagi warga miskin, khususnya untuk sanitasi, air bersih dan pemukiman masih jauh dari harapan,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini sebanyak 15 juta rakyat Jawa Timur atau separuh warga Jatim (37 juta penduduk) belum tersalurkan pipanisasi air bersih, pelayanan rumah layak dan sanitasi yang baik. Akibatnya, kebutuhan rakyat miskin belum mendapatkan pelayanan maksimal. Maka itu pihaknya menyarankan kepada pemerintah provinsi agar melakukan atau membuat embung (semacam waduk kecil yang berkapasitas lima juta kubik air, Red).

“Idealnya, tiap desa mempunyai satu embung. Bisa untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga satu desa itu setidaknya sampai musim kemarau berakhir,’’ paparnya.

Sementara itu Ketua Komisi D Bambang Suhartono menegaskan saat ini, ada 166 desa di Jatim yang mengalami kekeringan. “Dan ini menyebar di 38 Kabupaten/Kota se Jatim. Ini membutuhkan sentuhan,” ujarnya.

Politisi asal PDI Perjuangan ini menegaskan, harusnya bukan hanya meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Namun, pemerintah propinsi harus mengawal kebutuhan sarana sanitasi, air bersih dan perumahan layak bagi warga miskin. “Karena timbulnya penyakit dari buruknya sanitasi, perumahan dan pipanisasi air bersih,” ujarnya.

Kadis PU Cipta Karya Jatim, Gentur S Prihartono mengatakan, untuk pipanisasi perlu Rp 36 trilyun. Padahal selama ini, untuk pipanisasi sarana air bersih melalui APBD Jatim hanya Rp 5,6 miliar. “Melihat kondisi seperti ini, anggaran yang dibutuhkan masih kurang,” ujarnya. (rif)

Related posts

Komisi B DPRD Jatim Dorong Mitra Kerjanya Tingkatkan Operasi Pasar

kornus

Koalisi Rakyat harapkan ada Perbaikan Sistem Pangan Nasional

Kisah Warga Pedalaman Flores, Rela Jalan Kaki 1 KM dan Panjat Pohon Demi Sinyal Telepon

redaksi