Suraabaya (KN) – Komisi E DPRD Jatim meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera membentuk pokja pengawasan terhadap mantan Wanita Tuna Susila (WTS) lokalisasi Bangunsari Surabaya yang berhasil dientas (dipulangkan) dengan modal usaha Rp 3 juta per orang.
“Pembentukan pokja itu diharapkan agar mereka tidak kembali terjerumus ke lembah hitam,” ujar Ketua Komisi E DPRD Jatim Sugiri Sancoko, di Surabaya, Selasa (8/5).
Dia mengatakan, keberhasilan Pemprov Jatim mengentas ratusan mantan pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Dupak Bangunsari diharapkan juga bisa dikembangkan di lokalisasi Tambak Asri-Kremil, Jarak-Dolly dan Moroseneng Surabaya, sehingga nantinya Jatim bisa terbebas dari praktek prostitusi.
“Kami minta ada pengawasan dari Dinsos dengan membentuk Pokja-Pokja di sekitar lokalisasi. Termasuk melakukan pembinaan terhadap mereka,” ujarnya.
Sugiri menjelaskan, besaran anggaran yang dialokasikan Pemprov Jatim dalam APBD Tahun 2011 sebesar Rp 12 miliar untuk program pengentasan WTS dinilai sangat efektif. Sebab berdasarkan data yang ada di Dinsos Jatim, dari jumlah total 414 orang WTS di lokalisasi Bangunsari, saat ini tinggal 70 orang saja. “Bicara persoalan sosial jangan menggunakan rumus efisen. Jadi program tersebut sudah berjalan cukup maksimal,” katanya.
Dia menuturkan, setelah berhasil mengentas 140 PSK di lokalisasi Bangunsari, Dinsos dengan Komisi E DPRD Jatim kembali berencana memulangkan penghuni lokalisasi tersebut. Sebagai persiapan, kini Dinsos tengah mengajukan sejumlah anggaran untuk bantuan permodalan atau uang saku melalui PAK APBD 2012.
Selain bantuan permodalan, Dinsos juga mengajukan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan. Kegiatan pembinaan atau pembekalan itu diberikan kepada setiap PSK yang bersedia pulang. Dengan pelatihan itu akan bisa dijadikan bekal usaha saat di daerah asalnya.
Kegiatan yang diberikan kepada mantan PSK itu berupa keterampilan salon kecantikan, menjahit, katering, berdagang serta beberapa kegiatan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Selesai mendapat pelatihan, akan diberikan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya. “Nilai bantuan permodalan cukup variatif dan disesuaikan dengan jenis usaha yang ditekuninya,” tuturnya.
Pemprov Jatim tahun ini miliki target akan mengentas dan memulangkan sebanyak 701 orang wanita tuna susila (WTS) ke daerah asal. Mereka tersebar di lokalisasi Surabaya (253 WTS), Banyuwangi (103 WTS) dan Tulungagung (345 WTS). Dari total jumlah WTS sebanyak 7.121 orang se-Jatim yang tersebar di 47 lokalisasi (33 kabupaten/kota), berdasarkan data Biro Kesra Setdaprov Jatim, sudah berhasil dipulangkan sebanyak 345 WTS hingga akhir tahun 2011. (rif)
Foto : Sugiri Suncoko, Ketua Komisi E DPRD Jatim