Surabaya (KN) – Pemerintah Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini dinilai banyak mengalami kegagalan dalam menjalankan program pembangunan. Kritik ini diungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (15/5), menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya 2011.
Muhammad Anwar Ketua Pansus LKPJ DPRD Surabaya mengatakan, banyaknya kritikan dari dewan pada kinerja Walikota dan SKPD di Pemkot, membuktikan jika Walikota gagal melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dewan menilai banyak laporan Walikota yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tetapi dilaporkan ke dewan sudah bagus.
Kondisi riil yang bisa dilihat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan masih banyak wilayah di Surabaya yang kekurangan sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri tetapi dilaporkan sudah terpenuhi.
Dengan fakta itu, membuktikan jika laporan keberhasilan pembangunan yang diklaim pemerintahan Tri Rismaharini sudah 100% lebih serapannya hanya omong kosong. Sementara di bidang kesehatan, upaya Pemkot Surabaya mengentas warga dengan gizi buruk juga tidak terbukti di lapangan.
Anwar mencontohkan, di Kecamatan Semampir masih banyak ditemukan warga dengan gizi buruk akibat tidak adanya upaya pendekatan yang dilakukan Pemkot ke warga termasuk Dinas Teknis yang harusnya turun ke lapangan juga tidak terbukti.
Selain itu, kegagalan pemerintahan Tri Rismaharini, menurut anngota Komisi A DPRD Surabaya M Anwar, diantaranya masih banyak aset-aset Pemkot Surabaya yang tidak terurus akibat lemahnya pengarsipan data aset.
Saat akan ditanya tentang buruknya kinerja Pemerintahan Kota, Walikota Surabaya Tri Rismaharini Walikota enggan memberi komentar. (anto)
Foto : M Anwar anggota DPRD Surabaya