Surabaya (KN) – Kalangan DPRD Surabaya mengkritik Pemkot Surabaya yang lebih mengandalkan pembangunan berbasis BOT atau (Build Operate Transfer), terutama di bidang infrastruktur. Anggota dewan menilai, kerja sama dengan pihak ketiga ini malah membuat Pemkot mengalami kerguian.
Anggota Komisi B, Rusli Yusuf mengungkapkan, kerja sama dalam bentuk BOT selalu memakan jangka waktunya antara 20-25 tahun. Lama kerja sama ini dinilai sangat lama. “Nilai kontrak yang dibayar pertahun, disesuaikan dengan nilai obyek pada saat tahun itu,” katanya, Jumat (22/9).
Artinya, lanjut Rusli, nilai objek kerja sama tidak bisa serta merta naik pada tahun-tahun selanjutnya. “Kalau dulu nilai kontraknya Rp 50 juta, apa mungkin 20 tahun kemudian nilai itu masih relevan? Mau revisi kontrak kerja sama juga tidak serta merta,” kata Rusli.
Dia mencontohkan, kerjasama dalam pembangunan Pasar Wonokromo yang kini bernama Darmo Trade Centre (DTC), pembangunan Pasar Tambah Rejo atau Pasar Kapas Krampung, pembangunan Surabaya Mal atau Taman Hiburan Rakyat (THR), pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo, Pembangunan Pasar Turi dan perjanjian sewa gedung Siola yang malah disinyalir merugikan negara. Pemkot terkesan mengobral asetnya.
Yang sempat disorot Komisi B adalah BOT antara Pemkot dengan PT Sasana Boga (Surabaya Mall), pengelola Hi-Tech Mal. BOT yang semula jangka waktunya 20 tahun, diperpanjang 10 tahun lagi pada 1989 atau menjadi 30 tahun. “Dalam perjanjian, Pemkot cuma terima Rp 200 juta plus gedung. Ini jelas merugikan. Apalagi kontrak baru habis 2019, sedangkan kontribusinya minim,” ungkap Rusli.
Selain kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan pemilik Hi-Tech Mall, DPRD Surabaya juga mengkritisi BOT atau build operate transfer antara pemkot dengan PT Sumber Organik (SO) yang mengelola sampah di LPA Benowo. Kerja sama itu tidak menguntungkan Pemkot, tetapi dalam perjanjian justru Pemkot harus membayar Rp 191.000 untuk per ton sampah. (anto)
Foto : Rusli Yusuf, anggota Komisi B DPRD Surabaya