Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Perbedaan data antar Kementrian kembali terjadi. Kali ini antara Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Perdagangan terkait impor garam. Akibatnya garam industri membanjiri Negara yang tentunya hal ini akan merugikan petani garam.Ketua Komisi B DPRD Jatim Ach. Firdaus Febrianto menegaskan, membludaknya garam industri kemungkinan besar dapat merembas pada garam konsumsi. Kalau ini terjadi, maka akan merugikan masyarakat yang notabene petani garam. Ini karena harga garam industri lebih murah ketimbang garam konsumsi.
“Untuk itu Pemprov Jatim harus segera bergerak. Jangan sampai petani garam dirugikan akibat membludaknya garam industri yang ada di tanah air, Jawa Timur harus dilindungi dari rembesan garam industri,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim lainya, Aisyah Lilia Agustina mengatakan dalam data yang ada jika kebutuhan garam industri Dalam Negeri 1,1 juta ton. Sementara impornya sebanyak 2,2 juta ton. Otomatis ada sisa 1,1 juta ton. Kalau masalah ini dibiarkan dikhawatirkan akan merembet ke pasaran dan mengganggu garam konsumsi.
“Ini harus dihentikan. Jika tidak maka petani garam akan mati. Bahkan saat itu Bu Susi (Mentri KKP) mengancam akan menghentikan pemberdayaan petani garam lokal kalau impor garam industri melebihi kebutuhan,” kata Aisyah, Politisi asal PKB ini.
Sementara garam industri lebih gampang terserap di pasaran karena harganya lebih murah daripada garam konsumsi. Adapun kandungan NaClnya diatas 96 persen dan kandungan magnesiumnya lebih rendah. “Itulah garam yang dibutuhkan indutri kimia Indonesia. Namun sampai sekarang petani garam kita belum bisa produksi seperti itu,” paparnya. (KN04)