Surabaya (KN) – Dalam pembahasan RAPBD Surabaya 2013, DPRD Surabaya bakal memelototi kemungkinan adanya anggaran siluman yang sengaja dimasukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya tahun 2013. Ini karena kebiasaan Pemkot seringkali memasukkan anggaran yang tiba-tiba muncul saat mendakati pembahasan RAPBD atau sehari sebelum RAPBD tahun berikutnya disahkan dewan.
“Kami mencatat sudah berulangkali penganggaran suatu proyek pembangunan tiba-tiba disusupkan menjelang pengsahan RAPBD tahun berikutnya. Atas kondisi itu, biasanya kami di dewan tidak bisa berbuat banyak karena waktunya mepet dengan pengesahannya. Karena itu kami berjanji akan memelototinya, saat pembahasan draf RAPBD 2013 mendatang,” kata Simon Lekatompessy, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Jumat (16/11).
Diungkapkannya, kasus terakhir terkait mendadaknya pembengkakan anggaran tipping fee penghapusan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Benowo yang disisipkan menjelang pengesahan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai dasar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013.
Pada pembahasan tipping fee pada Februari lalu besaran yang disetujui DPRD sekitar Rp 44 miliar per tahun. Tapi menjelang pengesahan draf KUS-PPAS untuk APBD 2013 besarannya menjadi Rp 56,4 miliar per tahun. Anehnya pimpinan dewan menyetujuinya. “Ini kan anggaran siluman yang sluman-slumun selamet,” kata Simon.
Sementara terkait kekhawatiran adanya anggaran siluman dalam RAPBD 2013, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW) Surabaya mengatakan, tidak mau berburuk sangka terhadap hal tersebut. Dia mengaku akan berkomentar kalau draf sudah ada di DPRD.
“Kalau Raperda-nya sudah di tangan kami, akan kita sebutkan mana yang rasional dan mana yang tidak dalam penganggaran itu. Yang rasional kita terima, sedangkan yang tidak rasional kami tolak atau kami kembalikan ke Pemkot. Itu saja cara pencegahannya,” katanya.
Terkait dengan anggaran tiping fee pengelolaan sampah TPA Benowo masih bisa dikritisi lagi saat pembahasan RAPBD 2013. Bahkan, anggaran sebesar Rp 56,4 miliar masih bisa berkurang. “Itu bukan harga mati dan silakan anggota dewan mengkritisinya. Kalau perlu silakan anggota dewan adu berhitung dengan staf ahli Pemkot yang telah menghitung besaran tipping fee tersebut, sehingga hasilnya benar-benar fair dan rasional,” terangnya.
Sedangkan terkait dengan pembahasan RAPBD Surabaya 2013, lanjutnya, DPRD Kota Surabaya memperkirakan pembahasannya akan molor hingga awal tahun depan menyusul hingga kini Pemkot belum menyerahkan draf RAPBD 2013 untuk dibahas di DPRD.
”Seharusnya awal Oktober lalu draf RAPBD 2013 sudah diserahkan ke DPRD, sehingga Oktober-November sudah bisa dibahas. Tapi kami tunggu sampai sekarang, Pemkot tidak juga menyerahkannya,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya sudah berulangkali menanyakan hal ini ke Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Hendro Gunawan, namun jawaban keduanya masih disusun.
Wishnu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena semua tergantung pada Pemkot. “Penetapan APBD 2013 cepat dan tidaknya tergantung Pemkot, kalau Pemkot cepat menyerahkan drafnya ke kami lebih cepat, maka kami akan membahasnnya lebih cepat lagi,” katanya.
Sejalan dengan itu, lanjut dia, pihaknya memperkirakan penetapan RAPBD 2013 akan molor seperti penetapan APBD 2012. Waktu yang mepet membuat pembahasan APBD 2013 yang menembus angka Rp 5,6 triliun tidak berjalan maksimal. Mengantisipasi hal itu, ia meminta agar Pemkot segera menyerahkan Raperda RAPBD. (anto)
Foto : Simon Lekatumpessy