Surabaya (KN) – Pemkot Surabaya memiliki banyak BUMD atau Perusahaan Daerah. Namun dari perusahaan daerah itu, semuanya tak dianggap menguntungkan oleh DPRD Surabaya.Hasil optimal terkait pendapatan BUMD itu, tak pernah menunjukkan prestasi dalam neraca keuangan Pemkot. Bagi DPRD, hal itu tentu ada yang salah. Sebab, BUMD di Pemkot itu rata-rata sudah berjalan lama. Tak salah jika Komisi B mengusulkan untuk diadakan revitalisasi manejemen guna memperbaiki perusahaan tersebut.
Menurut anggota Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur, revitalisasi manajemen itu untuk memilah-milah BUMD milik Pemkot. Dari penataan itu akan diketahui mana saja BUMD yang lebih menekankan pada pelayanan publik dan tidak. Bahkan dari pemilahan itu bisa diketahui, mana saja BUMD yang bisa digenjot meningkatkan pendapatan dan yang tidak.
“Pemkot tak hanya melulu mendapat masukan dari retribusi dan pajaknya, tapi juga bisa dari deviden di BUMD yang dimilikinya. Saat ini, BUMD yang melayani publik justru yang mampu memberikan deviden paling besar, seperti PDAM. Seharusnya, BUMD yang tak berurusan dengan pelayanan publik yang harus digenjot pendapatannya,” tegas Mazlan.
Alasan Mazlan, PDAM itu sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak, tentu tak etis jika digenjot untuk mencari keuntungan. BUMD yang seharusnya menghasilkan, malah memberi dividen kecil. Seperti PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan, Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha serta PT Abatoir. (Jack)
Foto : Anggota Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur