Surabaya (KN) – Meskipun bina program yang mengelola e-proc kegiatannya telah digelontor anggaran oleh DPRD melalui APBD, dengan maksud agar dapat memaksimalkan program pelayanannya, namun justru selama ini Komisi C yang membidangi pembangunan tidak bisa mengaksesnya. Sehinga proses lelang sampai penunjukan pemenang serta anggaran yang digunakan tidak diketahui. Ada maksud apa ini.?
Seperangkat komputer diruang komisi C yang konon khusus untuk membuka akses kegiatan e-proc, selama ini telah terputus sambungannya sehingga tak satupun anggota Komisi C yang mengetahui kegiatan lelang di Pemkot Surabaya.
Padahal, DPRD terutama Komisi C mempunyai hak menjalankan fungsi kontrol untuk mengetahui jalannya proses pelelangan seluruh proyek-proyek Pemkot Surabaya baik fisik maupun pengadaan barang, karena menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
“Dengan berbagai alasan, Bina Program mengatakan bahwa komputer ini (diruang komisi C) yang katanya untuk mengakses seluruh kegiatan e-proc tidak bisa digunakan, jadi kami hampir tidak mengetahui kegiatan lelang di Pemkot, padahal mereka seharusnya mengerti bahwa seluruh perangkat penunjang yang digunakan adalah hasil rekomendasi kami, demi modernisasi dan peningkatan pelayanannya, saya tidak mengerti apa maksudnya tidak segera diperbaiki” jawab Agus Darsono anggota Komisi C DPRD Surabaya saat ditanya wartawan yang ngepos di dewan di ruangan Komisi C, Selasa (24/5).
Benarkah fenomena ini ada unsur kesengajaan, agar dewan tidak mengetahui proses lelang yang berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD ? Jawabnya tentu tidak, walaupun kenyataannya hingga berita ini diluncurkan Komisi C tidak mengetahui kegiatan lelang di Pemkot Surabaya, karena komputer yang tersedia tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Bahkan menimbulkan dugaan kalau komputer di Komisi C DPRD Surabaya itu dibuat sedemikian rupa sehingga anggota Komisi tak bisa memonitor proyek-proyek di Pemkot. (anto/cox)
Foto : Agus Darsono anggota Komisi C DPRD Surabaya