Jakarta , mediakorannusantara.com – Proyek hilirisasi batu bara menjadi bahan bakar Dimetil Eter (DME) membutuhkan dukungan subsidi dari pemerintah agar harganya dapat bersaing dengan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Hal ini disampaikan oleh Senior Director Oil & Gas and Petrochemical Danantara Indonesia, Wiko Migantoro, di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
”Sekarang LPG juga subsidi, kan? Kalau gambarannya sih, kira-kira nanti [DME] sama, memerlukan subsidi juga,” ujar Wiko.
Wiko menjelaskan bahwa Danantara saat ini tengah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study – FS) proyek DME. Hasil studi tersebut akan dikoordinasikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi—yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia—untuk merumuskan pola distribusi dan nilai komersial yang optimal.
”Tentu saja di situ diperlukan banyak dukungan dari pemerintah, ya, agar kelak harga DME ini bisa kurang lebih sama dengan LPG yang sekarang,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa harga yang terjangkau (affordability) dan kemauan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) merupakan faktor penting dalam pengembangan DME. Oleh karena itu, subsidi dinilai krusial agar harga DME dapat terjangkau oleh masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi DME pada Desember 2025, dengan target memulai proses konstruksi pada tahun 2026.
Realisasi proyek DME dianggap mendesak untuk menekan tingginya angka impor LPG. Bahlil memaparkan bahwa perkiraan total konsumsi LPG pada tahun 2026 mencapai sekitar 10 juta metrik ton (MT), sementara kapasitas produksi nasional hanya berada di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.
”Kesenjangan [kebutuhan dan produksi] tersebut menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor. Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa, ya DME,” tegasnya. ( wa/ar)